Membaik, Angka Pengangguran di Sumbar Peringkat 8 Tertinggi Nasional

PADANG, KOMPAS.com - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat masuk dalam peringkat 8 besar nasional dengan angka 5,94 persen.

Angka tersebut, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Nizam Ul Muluk, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu.

"Dibandingkan tahun lalu, TPT Sumbar per Agustus 2023 itu turun. Tahun lalu 6,28 persen. Artinya turun 0,34 persen," kata Nizam, Rabu (15/11/2023).

Nizam mengatakan, angka tersebut sebenarnya bisa turun lagi karena ada 11.000 tamatan SMK di Sumbar belum masuk data rekapitulasi, dan masih dianggap menganggur.

Baca juga: Gubernur Kepri Beberkan Data Turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

"Ada 11.000 tamatan SMK yang belum masuk rekap dan masih dianggap menganggur, padahal sudah bekerja. Ini karena kesalahan input," kata Nizam.

Menurut Nizam, turunnya angka TPT Sumbar dikarenakan adanya sejumlah terobosan yang dilakukan Pemprov Sumbar.

Di antaranya adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan perusahaan luar daerah dan luar negeri.

"Ada sejumlah kerjasama yang dilakukan Pemprov Sumbar dengan daerah lain dan luar negeri."

"Setahun itu, ada sekitar 1.000-2.000 tenaga kerja yang dikirim dari Sumbar," kata Nizam.

"Penyerapan tenaga kerja paling besar di Sumbar itu ada di sektor UMKM. Ini karena majunya sektor pariwisata dan kuliner di Sumbar," kata Nizam.

Sebelumnya diberitakan, Provinsi Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

Hal ini berdasarkan data terbaru TPT Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023.

Baca juga: Tingkat Pengangguran Terbuka Sumenep Terendah di Jatim, Bupati: Sesuai Harapan

Mengacu kepada data BPS, tingkat pengangguran terbuka secara nasional menurun per Agustus 2023, diikuti dengan penyusutan TPT di seluruh provinsi Indonesia.

Namun demikian, masih ada 10 provinsi dengan TPT yang lebih tinggi dibanding dengan TPT nasional.

Berikut daftar terbaru 10 provinsi dengan TPT tertinggi per Agustus 2023.

1. Banten, 7,52 persen
2. Jawa Barat, 7,44 persen
3. Kepulauan Riau, 6,80 persen
4. DKI Jakarta, 6,53 persen
5. Maluku, 6,31 persen
6. Sulawesi Utara, 6,10 persen
7. Aceh, 6,03 persen
8. Sumatera Barat, 5,94 persen
9. Sumatera Utara, 5,89 persen
10. Papua Barat, 5,38 persen.