154 Hektar Hutan Lindung Kaki Gunung Slamet Dirambah, KPH Pekalongan Barat Bersiap Reboisasi

TEGAL, KOMPAS.com - Sedikitnya 154 hektar lahan hutan lindung di kaki Gunung Slamet bagian barat di wilayah Kecamatan Sirampog, Brebes, dan Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, rusak akibat perambahan untuk aktivitas pertanian.

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat bersiap melakukan gerakan rebosiasi besar-besaran sebagai langkah konkrit dalam penanganan kerusakan hutan lindung ini.

KPH Pekalongan Barat mencatat, hutan lindung yang rusak di wilayah Kecamatan Sirampog, Brebes, mencapai 106 hektar dan wilayah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 48 hektar.

Baca juga: Hutan Lindung di Pagar Alam Diduga Dirambah Penambang Emas Ilegal

"Selain memasang papan larangan, KPH Pekalongan Barat juga mencanangkan gerakan menanam pada 18 November 2023 untuk merehabilitasi hutan yang rusak," kata Administratur/KKPH Pekalongan Barat Haris Setiana dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (15/11/2023).

Haris mengungkapkan, penggarapan lahan di kawasan hutan lindung baik wilayah Kabupaten Brebes maupun Tegal terjadi sejak awal reformasi.

“Perhutani telah melakukan upaya-upaya seperti pelarangan garapan, bukan hanya saat ini saja upaya yang dilakukan namun hampir tiap tahunnya Perhutani telah melakukan langkah-langkah antisipasi kerusakan hutan," kata Haris.

Dijelaskan Haris, sejak terjadi perambahan oleh masyarakat secara komprehensif beberapa bulan yang lalu, Perhutani intens melakukan koordinasi dengan dinas dan pihak-pihak berkepentingan termasuk Forkompinda baik Kabupaten Brebes maupun Tegal.

"Pada tanggal 27 September 2023 telah koordinasi khusus bersama Pj Bupati Brebes, Kapolres, Dandim, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri Brebes serta Ketua DPRD membahas dan mencari solusi terbaik tentang penanganan hutan lindung," kata Haris.

Termasuk masyarakat penggarap diberi toleransi sampai dengan tanamannya panen pada bulan November. Kemudian dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak dan dinas terkait untuk bersinergi mengatasi kerusakan hutan.

“Kami tidak mungkin sendirian dalam mengatasi kerusakan hutan ini, perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholder termasuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan karena masyarakat adalah warga yang notabene perlu melibatkan Pemda," kata Haris.

Saat ini Perhutani sedang berjibaku melakukan proses penanganan kawasan lindung sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali (FKPDAS PEMALI).

Perhutani KPH Pekalongan Barat bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan penanaman yaitu dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan penanaman.

Untuk kesuksesan dan kelancaran kegiatan tersebut yang mana agenda penanaman akan dimulai pada tanggal 18 November 2023, Perhutani melakukan persiapan-persiapan penanaman.

Seperti menutup lahan garapan yaitu memasang plang atau banner larangan garapan, mengeluarkan pupuk-pupuk organik untuk sayuran yang ada di dalam kawasan hutan lindung milik penggarap dan tanaman sayuran yang masih ada di hutan lindung.

Baca juga: Kawasan Hutan di Kampar yang Dirambah Disegel DLHK

Kemudian pembongkaran gubuk, dan sampai dengan pemasangan Acir di lokasi yang akan dilakukan penanaman, hal ini hampir sebulan berturut-turut petugas yang ada di lapangan diterjunkan.

“Jadi tidak benar apabila ada pihak yang menyebut bahwa kami melakukan pembiaran dan tidak tegas. Beberapa minggu yang lalu kami juga membuat laporan kepada pihak kepolisian tentang adanya penebangan pohon," kata Haris.

"Setelah dilakukan penanaman nanti tanggal 18 November 2023 kami akan tegas untuk melakukan laporan kepada kepolisian apabila ada perusakan tanaman kehutanan yang di tanam di hutan lindung. Dan kami berharap kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga hutan supaya hutan menjadi lestari," sambung Haris.