Sering Dilanda Banjir Rob, 2 Pabrik di Pelabuhan Semarang Bangkrut

SEMARANG, KOMPAS.com - Dua pabrik di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah (Jateng) gulung tikar karena sering terkena banjir rob.

Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno mengatakan, dua perusahaan tersebut cabut dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang karena sudah tak sanggup bangkit.

Baca juga: BMKG Imbau Warga Pesisir Surabaya Waspada Ancaman Banjir Rob

"Total ada dua industri (bangkrut), itu karena banjir rob ceritanya. Mereka rob itu dalam satu tahun sudah tidak memungkinkan untuk recovery," jelasnya melalui sambungan telepon, Selasa (14/11/2023).

Dua pabrik tersebut akan pindah ke Kawasan Wijaya Kusuma, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dan Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

"Itu yang cabut di sektor pelabuhan empat," terangnya.

Sejauh ini sudah ada 400 buruh yang selesai dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan cara kesepakatan antara pabrik dengan buruh.

"Yang baru ini ada 300 buruh yang terancam PHK," ujar dia.

Upah Naik

Di tengah ancaman banjir rob di kawasan pesisir, Pemerintah Kota Semarang akan berusaha untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Sutrisno mengatakan, saat ini masih menunggu peraturan menteri tenaga kerja (permenaker) sebagai pedoman dalam mengusulkan UMK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Setelah permenaker terbit, pihaknya akan membuat usulan wali kota untuk disampaikan kepada gubernur.

"Kami masih menunggu surat permenaker, tapi Ibu Wali Kota sudah mengantisipasi dengan bersurat ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan juga mengusulkan usulan upah," papar Sutrisno.

Dari hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jateng, pihaknya telah membuat skema usulan upah.

Baca juga: NCICD Fase A, Upaya Penanggulangan Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta

Hanya saja, skema ini belum dirapatkan bersama Dewan Pengupahan. Pihaknya sudah berdialog dengan serikat pekerja, dan mereka mengusulkan adanya kenaikan di atas 10 persen. 

Pihaknya tetap menunggu permenaker untuk menentukan usulan UMK. Permenaker dimungkinkan akan turun awal Desember. Nantinya akan dibuka kesepakatan bersama untuk mencari titik tengah.