Bawaslu Yogyakarta Lakukan Skrining Kesehatan Mental, Panwascam Diharap Netral Saat Dapat Tekanan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2024 bakal menjadi tahun yang melelahkan bagi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan (Panwascam).

Pasalnya, Panwascam harus mengawasi pemilu serentak yang akan dilakukan pada 2024 mendatang.

Tidak hanya mengawasi saat pemilihan presiden dan legislatif saja tetapi, Panwascam juga mengawasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga digelar pada tahun yang sama yakni 2024.

Baca juga: Bawaslu Kota Semarang Temukan ASN Ikut Daftar Caleg

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Andie Kartala mengatakan, lantaran beban kerja yang berat bakal diemban, Bawaslu Kota Yogyakarta melakukan skrining kesehatan mental bagi panwaslu Kecamatan.

"Bagaimana secara mental mereka siap menerima tugas-tugas yang cukup berat mungkin pressure di lapangan, kemudian, secara psikologis bagaimana mereka bekerja sama dalam tim. Di situ juga akan terlihat orang yang punya emosional rendah, emosional tinggi," jelas Andie, Senin (6/11/2023).

Menurut dia, panwaslu kecamatan akan bertugas hingga pilkada sehingga dibutuhkan kesehatan fisik dan mental untuk menjalaninya.

"Tahapannya masih panjang sampai di Pilkada. Mereka harus siap, terutama secara fisik dan mental. Itu yang kami harapkan," kata dia.

Dia berharap Panwaslu Kecamatan mentalnya tidak down selama bertugas sebagai pengawas pemilu terutama saat masa tahapan kampanye.

"Jangan sampai secara mental sudah down ketika menghadapi kejadian-kejadian di lapangan yang justru itu hal-hal yang harus kita selesaikan permasalahannya. Tapi justru secara mentalitas mereka down, itu sangat mempengaruhi dalam pengawasan," bebernya.

Baca juga: Gudang Penyimpanan, Kantor Bawaslu, dan KPU Magelang Dijaga Puluhan Aparat Jelang Distribusi Logistik Pemilu

Skrining kesehatan mental ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan mental terkini Panwaslu Kecamatan. Ada beberapa skrining yang dilakukan seperti tes psikologi dengan Biro Psikologi Polda DIY.

"Hari ini pemaparan hasil. Setelah ini, mengambil kebijakan bagaimana mengambil metode pembinaan ke mereka," tambahnya.

Lanjut Andie, dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan berpotensi mendapatkan tekanan dari peserta pemilu dan hal ini dapat mempengaruhi keputusan yang diambil bahkan bisa membuat Panwaslu Kecamatan menjadi tidak netral.

"Ada oknum-oknum atau peserta pemilu yang punya kepentingan, dalam pengawasan pengawasnya ditekan kemudian bisa belok kanan atau kiri. Harapan saya teman-teman bisa tegak lurus dengan regulasi," jelasnya.