Sebut Pembubaran KASN Jadi "Legacy" Buruk Jokowi, Pengamat Undip Khawatir Marak Terjadi Jual Beli Jabatan ASN

SEMARANG, KOMPAS.com - Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dinilai sebagai kemunduran dalam tata pemerintahan Indonesia. Hal ini disampaikan Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Puji Astuti.

Puji menilai penghapusan KASN menjadi legasi buruk yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Lha ini kalau tidak ada KASN, mundur banget. Saya bahkan kasihan kepada pemerintahan Pak Jokowi, ini menjadi legasi yang buruk banget. Untuk 10 tahun mencoba melakukan reformasi birokrasi, tapi kemudian hasilnya adalah kemunduran yang sangat luar biasa,” tutur Puji, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: KPPOD: Revisi UU ASN Jadi Legacy Buruk Jokowi karena Bubarkan KASN

Dia mengatakan peran KASN yang independen dinilai sangat vital dalam melakukan pengawasan terhadap ASN. Seperti masalah netralitas maupun jual beli jabatan yang sering terjadi. 

“Saya kaget ketika penghapusan komisi ASN. Karena buat saya lembaga ini sangat penting sebagai lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas intervensi dari politik, yang fungsi utamanya kan mengawasi netralitas ASN,” jelasnya.

Dia khawatir tanpa ada KASN maka praktik jual beli jabatan di tingkat daerah semakin tak terkendali. Pasalnya masyarakat tidak memiliki lembaga kontrol untuk tempat melapor bila hal-hal serupa terjadi.

“Netralitas pegawai menjadi sulit ya pengawasannya. Lalu bagaimana soal jual beli jabatan oleh kepala daerah? Jadi sukar diawasi kalau tidak ada KASN. Kan lembaga ini yang mengawasi etika, dalam proses rekrutmen, terutama pengisian jabatan struktural itu yang paling banyak jadi persoalan,” tegasnya.

Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip itu mengungkapkan, sudah bukan rahasia lagi adanya kepala daerah yang melakukan praktik jual beli jabatan. Ia mencontohkan yang terjadi di Kabupaten Klaten, dan sejumlah daerah lainnya di Jateng.

“Itu bukan rahasia lagi. Itulah mengapa ada kepala daerah yang terperosok seperti kasus di Klaten. Betul, mengancam netralitas ASN dan nanti korupsi terkait dengan modus jual beli jabatan tidak terkontrol lagi,” lanjutnya.

Tak sampai di situ, ia mengatakan dalam riset yang pernah dilakukannya, kerap terjadi perombakan jabatan struktural yang dilakukan kepala daerah terpilih usai pilkada. Hal ini dinilai sangat merepotkan Badan Kepegawaian Daerah.

Baca juga: Mobil ASN di Batubara Diduga Dipasang Gambar Ganjar Pranowo, Bawaslu Surati Bupati

Bila demikian, ia menilai adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang memiliki hak mengangkat dan mempromosikan ASN.

“Badan kepegawaian itu yang paling direcoki seusai pilkada. Istilahnya diobrak abrik, karena mohon maaf kepala daerah yang baru dengan tim suksesnya itu pasti memengaruhi untuk orang-orang yang berperan dalam kemenangan beliau itu untuk diangkat di jabatan strategis,” bebernya.

Belum lagi, penghapusan KASN membuat para ASN kehilangan netralitas karena takut disingkirkan dari pekerjaannya bila tidak memilih calon kepala daerah tertentu.

“Misalnya dia tidak mendukung calon yang jadi kepala daerah, dia akan di-nonjob-kan lho. Itu kasusnya banyak. Disingkirkan dan digantikan oleh orang-orang yang mendukungnya, ini hasil survei saya dulu,” tandasnya.