Wapres Minta 62 Bupati Daerah Tertinggal Aktif Melakukan Intervensi

PALU, KOMPAS.com- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan sejumlah arahan terkait percepatan pembangunan daerah Tertingal (PPDT). Salah satunya meminta agar para kepala daerah lebih aktif melakukan intervensi

Hal ini disampaikan wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afirmasi PPDT di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (3/10/2023).

Dia mengatakan ada 62 kabupaten yang pada tahun 2020 ditetapkan sebagai fokus percepatan pembangunan daerah tertinggal. 

Baca juga: Muratara Bukan Lagi Daerah Tertinggal, Gubernur Herman Deru Gelontorkan Ratusan Miliar untuk Bangun Infrastruktur

"Para Bupati 62 daerah tertinggal agar aktif mendukung kebijakan terkait, lewat beragam intervensi yang tepat sasaran dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi," katanya. 

Selain itu dia juga mengingatkan agar setidaknya 25 kabupaten tertinggal bisa dientaskan. Hal ini sebagaimana target RPJMN 2020–2024.

"Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan mengupayakan semaksimal mungkin," tuturnya.

Kemudian, dia mengingatkan agar kepala daerah memperkuat kebijakan afirmasi melalui kolaborasi lintas sektor yang telah dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa PDTT.

"Saya melihat jumlah kementerian mau pun lembaga yang terlibat dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal terus meningkat. Beragam program dan kegiatan diformulasikan guna mendukung 62 kabupaten entas sebagai daerah tertinggal," tuturnya. 

Pada kesempatan itu, dia juga mengapresiasi upaya pengentasan ketertinggalan dan kemiskinan yang dilakukan Provinsi Sulawesi Tengah.

"Khususnya pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Tojo Una-una, sehingga dapat terentaskan dari ketertinggalan," tuturnya.

Ma'ruf berharap keseriusan ini dapat diikuti oleh para pemimpin daerah di provinsi lain yang masih memiliki daerah tertinggal untuk menjadi perhatian bersama.