Hingga September, 12.537 Hektare Lahan di Kalbar Terbakar, Terluas di Sambas dan Ketapang

PONTIANAK, KOMPAS.com - Manggala Agni Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat, hingga 8 September 2023, sebanyak 12.537 hektare terdampak kebakaran hutan dan lahan.

Koordinator Manggala Agni Kalbar Sahat Irawan Manik mengatakan, ada 3 kabupaten yang menderita kebakaran terluas, yakni Kabupaten Sambas 2.436 hektare, Kabupaten Ketapang 2.083 hektare dan Kabupaten Kubu Raya 1.903 hektare.

“Total keseluruhan luasan karhutla di Kalbar adalah 12.537 hektare,” kata Sahat dalam keterangan tertulis, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Dampak Asap Karhutla, 189.111 Warga Kalsel Terserang ISPA

Sahat menerangkan, dalam kunjungan ke lokasi kebakaran di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, masih ditemukan bara api aktif yang masih berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran lanjutan.

“Setelah turun hujan kemarin, ternyata masih ditemukan 8 titik kumpulan bara api, sehingga perlu dilakukan kegiatan mopping up atau penyapuan bara api,” ujar Sahat.

Menurut Sahat, bara api di lahan gambut terletak di dalam tanah yang secara kasat mata tidak terlihat, namun kepulan asapnya cukup tebal.

“Dalam kondisi cuaca kering dan kecepatan angin yang tinggi, berpotensi akan menimbulkan kebakaran,” ungkap Sahat.

Baca juga: Ada Karhutla, Pelajar di Palangkaraya Diminta Pakai Masker ke Sekolah

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yunifar Purwantoro memastikan segera mengumpulkan tim gabungan untuk mengevaluasi penanggulangan karhutla.

“Sekaligus kami akan memetakan sebaran titik api yang masih berpotensi terjadi karhutla,” ujar Yunifar.

Sementara itu, Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Ketapang Rudi Windra Darisman mengimbau masyarakat menghentikan aktivitas pembersihan lahan dengan membakar.

Windra menerangkan, sejumlah kendala yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman. Di antaranya sumber air yang minim dan letaknya jauh dari lokasi kebakaran.

“Masyarakat yang melihat kejadian kebakaran hutan dan lahan agar segera menghubungi instansi terkait,” tutup Windra.