Wapres Sebut Akan Jadi Masalah jika Cak Imin Diperiksa KPK karena Politisasi

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengomentari soal pemeriksaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012.

Ma'ruf Amin mempersilakan dan tidak mempersoalkan KPK untuk memeriksa bakal calon wakil presiden Anies Baswedan itu, sepanjang masalahnya adalah proses hukum. 

Baca juga: Cak Imin Diperiksa Terkait Kasus Korupsi di Kemenaker: Klaim Bantu KPK, Ini Kasus Kedua

"Cak Imin kan sudang datang. Sepanjang masalahnya menurut dia proses hukum saja, itu saya kira tidak masalah," kata Ma'ruf Amin saat diminta komentarnya usai membuka WEIS 2023 di Padang, Sumbar, Jumat (8/9/2023).

Baca juga: KPK Cecar Cak Imin Soal Persetujuan Proyek Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenakertrans

Ma'ruf Amin menyebut pemeriksaan Cak Imin akan jadi masalah apabila ada unsur politisnya.

"Yang masalahnya kalau di dalamnya ada politisasi. Saya kira mudah-mudahan ini murni masalah hukum," kata Ma'ruf Amin.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyeret dua mantan anak buahnya.

Adapun dugaan korupsi tersebut terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker (saat itu Kemenakertrans) tahun 2012.

Saat itu, Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Ia menjadi Menakertrans periode 2009-2014.

Menurut Muhaimin, mantan anak buahnya yang terseret itu menjabat direktur jenderal (dirjen) dan staf dirjen.

"Dengan tersangka mantan dirjen, salah satu staf dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa lah begitu," ujar Cak Imin saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023).