Sejumlah Nakes di Sorong Unjuk Rasa Minta Kepala Puskesmas Dicopot

SORONG, KOMPAS.com - Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Sorong, Papua Barat Daya, berunjuk rasa mendesak kepala puskesmas diganti.

Unjuk rasa ini berlangsung di depan Puskesmas Malawei di Jalan Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (29/8/2023) sekitar pukul 09.30 WIT.

Dari pantauan Kompas.com di halaman puskesmas, sejumlah nakes membawa spanduk bertuliskan "Kami minta Pemerintah Kota Sorong untuk ganti Kepala Puskesmas Malawei demi peningkatan kualitas layanan puskesmas".

Meski unjuk rasa yang digelar di halaman puskesmas, namun aktivitas pelayanan tidak terganggu. Masyarakat yang datang berobat berjalan seperti biasanya.

Baca juga: Aceh Utara Terima 330 PPPK untuk Formasi Guru, Nakes, dan Tenaga Administrasi

Diana Han selaku kordinator Pelkes Persalinan mengatakan, aksi yang dilakukan oleh nakes hari ini ingin menyampaikan aspirasi terkait tidak maksimalnya kualitas pelayanan di Puskemas Malawei selama ini.

"Ini bentuk kekesalan kami dari pegawai-pegawai. Harapan kami Pemerintah Kota Sorong bisa melihat, yang ingin maju untuk meningkatkan kualitas layanan tapi tidak ada dukungan," ujar Diana.

"Prosesnya sudah cukup panjang. Kami sudah membahas secara internal dan sudah menyurat ke kepala Dinas Kesehatan dan responsnya sangat lambat sehingga kami buat aksi ini," kata Diana.

Diana menjelaskan, pelayanan di puskesmas tetap berjalan meski banyak kekurangan dan keluhan dari para nakes dan masyarakat.

Penjelasan kepala puskesmas

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kepala Puskesma Malawei Afiana Martha Udang mengaku ia tidak merasa membuat kesalahan apapun. Selaku pimpinan ia sudah bekerja sesuai petunjuk teknis.

Bila ada tundingan bahwa pelayanan kurang maksimal, Alfiana mengaku pihaknya terkendala dana operasional.

"Jika pelayanan kurang mendukung terus terang selama ini kami hanya dibantu oleh dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Tidak ada dana rutin satupun yang kami terima baik dari APBD atau dari lainnya," ujar Alfiana.

Ia mengatakan, dana JKN setiap yang diterima setiap bulan dibagi 60 persen untuk jasa dan sisanya operasional.

"Sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional seperti membayar listrik, air, ATK (alat tulis kantor), BBM (bahan bakar minyak), membeli obat dan upah 7 orang tenaga honor," ujarnya.

Sementara, bantuan dari Pemerintah Kota Sorong Rp 30 juta disalurkan melalui pihak ketiga sehingga tidak dikelola langsung oleh puskesmas.

"Rata-rata biaya operasional puskesmas 40 juta rupiah, 20 juta sudah untuk bayar pegawai honor. Jadi kalau dana tidak mendukung bukan salah saya. Emangnya saya mau mengutang untuk melengkapi operasional puskesmas? Kan tidak ya. Saya menunggu dana yang ada baru kemudian dikelola," ujar Alfiana.

Baca juga: Buah Perjuangan Nakes di Wilayah Perbatasan: Kini Ibu Hamil Mau Melahirkan di Puskesmas

Terkait ancaman pegawainya yang akan mogok kerja, Alfiana meminta untuk dipertimbangkan kembali.

"Kalau mereka mau mogok berarti itu sudah urusan dengan dinas ya, karena saya sudah mengerjakan pekerjaan saya semaksimal mungkin sebagai penanggung jawab Puskesmas Malawei. Dinas yang berhak untuk mengatur mereka bukan saya ya, karena saya sudah bekerja," ujar Alfiana.