Puncak El Nino, Walhi Peringatkan Ancaman Kekeringan dan Karhutla di Aceh

ACEH, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh meminta pemerintah siaga menghadapi ancaman kekeringan pada puncak El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus-September 2023.

Dampak dari fenomena alam ini adalah kekeringan, sehingga sangat rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun banjir hidrometeorologi basah.

Direktur Walhi Aceh Ahmad Shalihin mengatakan, Aceh harus waspada dan siaga menghadapi fenomena El Nino, mengingat kejadian karhutla di Aceh menjadi yang terbanyak di Indonesia hingga Juni 2023.

“Ini ancaman nyata, Pemerintah Aceh tidak boleh lengah, karena bukan hanya karhutla saja, kekeringan hingga krisis air dan juga banjir akibat anomali cuaca perlu diwaspadai,” ujarnya dikutip Antara.

Baca juga: Hadapi El Nino, Wamentan Jamin Stok Pangan Nasional Aman hingga Akhir Tahun

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total kejadian karhutla di Indonesia mencapai 206 kejadian dan didominasi oleh Aceh yaitu sebanyak 53 kali hingga Juni 2023.

Berdasarkan data dari sipongi.KLHK, total Karhutla di Aceh hingga Juni 2023 sudah mencapai 491,8 hektare. Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah yang paling tinggi yaitu mencapai 117,7 hektare, disusul Aceh Tengah 78,5 hektare dan Subulussalam 75,5 hektare.

Sementara untuk kekeringan, dari total kejadian seluruh Indonesia sebanyak 18 kejadian, Aceh masuk empat besar. Meskipun Jawa Tengah tertinggi sebanyak 11 kejadian, Jawa Barat 3 kejadian, Jawa Timur 3 kejadian, dan Aceh satu kejadian.

Menurut Shalihin, jika Pemerintah Aceh lengah dan tidak memiliki strategi terintegrasi dalam mengatasi hal ini, dikhawatirkan akan berdampak pada kekeringan hingga krisis air.

Sementara dampak jangka panjangnya adalah ketahanan pangan, mengingat fenomena ini berpotensi memicu gagal panen karena krisis air.

“Ancaman kelaparan juga bisa terjadi, tentu ini cukup berbahaya bila tidak segera dicari solusi, terutama terkait dengan karhutla,” katanya.

Karena itu, Walhi mengingatkan Pemerintah Aceh harus memiliki perencanaan anggaran dan fasilitas untuk masyarakat yang sewaktu-waktu mengungsi karena bencana.

“Selama ini yang jadi masalah pada kesediaan dana, pemerintah sering panik dengan pendanaan, karena tidak dipersiapkan secara matang sebelumnya, maka ini perlu segera dipersiapkan dan ada alokasi dana khusus untuk menghadapi setiap bencana,” ujarnya.

Baca juga: Hadapi Ancaman Kekeringan, Dinas Sumber Daya Air Jabar Prioritaskan Antisipasi Gagal Panen

Selain itu, pihaknya juga berharap Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota segera melakukan pendataan wilayah yang berpotensi terdampak dari fenomena El Nino atau bencana alam lainnya.

Sehingga lebih mudah melakukan penanganan maupun perencanaan, baik upaya mitigasi maupun evakuasi saat bencana datang.

Kemudian, pemerintah juga harus mempersiapkan peralatan yang cukup dan personel yang terlatih untuk mengatasi berbagai bencana yang sewaktu-waktu terjadi di Aceh dampak dari berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh.

“Peralatan kebencanaan dan personel harus dipersiapkan dengan matang dan harus standby selama 24 jam, tidak boleh lengah,” demikian Ahmad Shalihin.