Tolak Tambang Proyek Bendungan Jragung, Warga Desa Penawangan Ramai-Ramai Datangi Kantor DLHK dan ESDM Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com- Warga Desa Penawangan Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (21/6/2023).

Mereka bermaksud menyatakan keberatan atas rencana pertambangan yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk material pembangunan Bendungan Jragung yang berlokasi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

“Sekitar 20 orang pemilik sawah menyampaikan keberatan atas rencana pertambangan yang dinilai akan merusak kawasan pertanian. Karena peta pertambangan berada diatas lahan sawah produktif,” tutur Manajer Program Walhi Jateng, Nur Colis.

Baca juga: Demo Masyarakat di Perusahaan Tambang Konawe Ricuh, 1 Polisi Terluka

Warga menyampaikan keluh kesah kepada pegawai Sub Koordinator Pengkajian Dampak DLH Jateng. Mereka cemas jika lahan sawahnya dialihfungsikan menjadi kawasan pertambangan.

“Padahal mereka telah mengggarap sawah tersebut secara turun temurun puluhan tahun. Dan sawah ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Penawangan sebagai petani,” lanjut Colis.

Pasalnya rencana itu sangat berpotensi merusak lingkungan dan merugikan warga dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk itu mereka sengaja mendatangi DLHK untuk menginformasikan dinamika yang sedang terjadi di masyarakat.

Warga meminta DLHK untuk tidak memberikan izin lingkungan (UKL UPL/AMDAL) kepada perusahaan itu karena izin tersebut bakal melegitimasi izin operasi produksi pertambangan.

Menyambut baik laporan warga, DLHK Jateng akan menjadikan laporan ini sebagai input terhadap DLHK jika nantinya perusahaan mengajukan perizinan lingkungan.

“Laporan ini akan menjadi masukan buat kami, akan kami lihat juga bagaimana kesesuaian tata ruang yang ada di kabupaten. Apalagi ini di RTRW udah jadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) atas lahan sawah dilindungi (LSD), sepertinya sawah bapak-bapak akan lebih kuat posisinya, tidak mudah untuk dialihfungsikan,” terang Mina dari DLHK Jateng saat duduk bersama warga.

Baca juga: 10.000 Orang Bakal Demo Al Zaytun, Jawab Tantangan Panji Gumilang

Warga menyampaikan permasalahan serupa ke kantor ESDM Jateng. Mereka ditemui oleh Rendi, Bidang Minerba ESDM Jateng.

“Warga meminta ESDM untuk mengkaji ulang izin eksplorasi yang telah diberikan kepada PT Joglosemar Purnama Jaya dan mencabutnya karena warga tidak menginginkan adanya rencana pertambangan di atas sawah mereka,” kata Colis.

Selain itu, warga mengaku keberatan dan tidak menyetujui permintaan izin operasi produksi perusahaan itu melalui ESDM.

ESDM Jateng mengapresiasi laporan dari warga dan akan menindaklanjuti izin yang telah dikeluarkannya, IUP Eksplorasi. Jika warga meminta untuk tidak adanya pertambangan di area sawah, ESDM Jateng siap memfasilitasi untuk eliminasi perizinan.

Apalagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043, Lampiran XIX telah menetapkan sawah di Desa Penawangan menjadi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sehingga mereka juga berharap sawah tersebut akan tetap lestari untuk memasok suplai pangan di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah.

“Semoga dengan laporan ini bisa melestarikan sawah dan penghidupan masyarakat penawangan. Sesuai tata ruang harusnya LP2B pada sawah kami semakin kuat dan kedepannya tidak ada lagi ancaman pertambangan di sawah Penawangan,” ungkap Tugiono, warga pemilik sawah.