Sederet Kontroversi Bupati Meranti, Sebut Kemenkeu Isinya Iblis hingga Gubernur Riau Pikun

PEKANBARU, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023) malam.

Adil dikenal sebagai sosok bupati yang kontroversial. Beberapa pernyataannya sempat membuat heboh.

Baca juga: Bupati Meranti Sebelum Ditangkap KPK: Kalau Jadi Gubernur Riau, Saya Siapkan Rp 500 Miliar untuk Pendidikan

Mulai dari tak akur dengan Gubernur Riau Syamsuar hingga pernah menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis

Baca juga: Sosok Bupati Meranti Kena OTT KPK, Punya Kekayaan Rp 4,7 Miliar hingga Pernah Protes Soal DBH Minyak

Berikut sederet kontroversi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil:

Tolak kunjungan Gubernur Riau

Kunjungan Gubernur Riau Syamsuar ke Kabupaten Kepulauan Meranti batal pada Kamis (13/10/2022).

Pasalnya, kedatangan Gubernur Riau diduga mendapat penolakan dari Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

Gubernur Riau waktu itu hendak melakukan kunjungan kerja ke Desa Bagan Melibur, Desa Mayang Sari dan Desa Mekar Sari, Kecamatan Merbau, untuk meninjau BUMDes, sagu parut kering, dan sekaligus gerakan menanam cabai.

Adil saat itu membantah menolak kunjungan Gubernur Riau ke daerahnya.

Justru, kata Adil, Gubernur Riau Syamsuar yang membatalkan janji kampanye. Adil juga sempat menyebut Gubernur Riau pikun.

Namun, dalam satu acara di Desa Mantiasa, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (26/1/2023), Adil dan Syamsuar kompak hadir.

Mereka juga kompak memotong dan makan nasi tumpeng.

Sebut Kemenkeu diisi iblis 

Pada Desember 2022, video Adil viral di media sosial terkait protes dana bagi hasil (DBH) minyak.

Adil marah-marah karena Meranti mendapat bagian sedikit dari hasil minyak.

Dalam video yang viral, Adil beradu argumen dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.

Adil menyampaikan rasa kecewanya kenapa pembagian DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai.