Perekaman E-KTP di Nduga Baru 11 Persen, Pemkab Bakal Jemput Bola

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga menyebut saat ini jumlah penduduknya sebanyak 110.676 jiwa dengan 95.132 jiwa d iantaranya sudah wajib memiliki KTP elektronik.

Namun angka perekaman di kabupaten yang masih rawan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut baru mencapai 11 persen atau hanya 9.401 yang telah memiliki KTP elektronik.

Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi daftar pemilih tetap (DPR) Pemilu 2024. 

Karenanya, Penjabat (Pj) Bupati Nduga Namia Gwijangge memastikan jajarannya harus segera turun ke lapangan untuk mendatangi masyarakat guna melakukan perekaman.

Baca juga: Korban Mutilasi di Timika adalah Simpatisan KKB dan Kepala Kampung di Nduga

"Pemda Nduga, KPU Nduga, Bawaslu Nduga, DPRD Nduga dan Kemendagri sepakat akan melakukan jemput bola guna mendata warga Kabupaten Nduga yang presentase perekamannya dikawatirkan mempengaruhi Daftar Pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum 2024," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

Namia mengaku sudah bertemu Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta untuk membahas hal tersebut.

Menurut dia, proses perekaman akan segera dilakukan secara online di Distrik Kenyam dan offline di wilayah yang belum terdapat jaringan internet.

“Setelah koordinasi ini, Dinas Dukcapil harus segera bekerja dan saya sampaikan terima kasih tadi kita dengar bapak Dirjen juga siap membantu proses perekaman," kata Namia.

Selain itu ia juga mengingatkan bahwa proses perekaman KTP elektronik yang sekaligus akan menjadi data kependudukan, bukan semata tugas pemerintah daerah, namun harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait karena saat ini banyak layanan yang bergantung pada KTP.

“Bukan hanya tanggung jawab Dinas Dukcapil, DPR, KPU dan perangkat lainnya harus bisa menyakinkan masyrakat untuk melakukan perekaman data peduduk hal ini bukan hnya terkait DPT melainkan untuk urusan penting lainnya," tutur Namia.

Sementara ketua DPRD Nduga Ikabus Gwijangge menyatakan siap mendukung Pemkab Nduga agar perekaman dapat berjalan dengan baik sehingga tidak merubah jumlah penduduk di Nduga.

“Sesuai hasil diskusi tadi, Kabupaten Nduga masih minim dalam melakukan perekaman data penduduk, karena itu saya meminta agar dinas terkait cepat, dari sisi budgeting (penganggaran) kami mendorong agar kebutuhan Dinas Dukcapil dapat berjalan lancar," tuturnya.

Baca juga: KPK Periksa Terpidana E-KTP Anang Sugiana untuk Buron Paulus Thanos di Lapas Sukamiskin

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh memastikan siap mendukung Pemkab Nduga untuk melakukan perekaman dan pendataan penduduk hingga wilayah pelosok.

Ia pun menyatakan Kemendagri siap mengirimkan tim untuk membantu Pemkab Nduga melakukan perekaman.

"Kalau diperlukan, kami siap mengirim tenaga teknis apabila diperlukan untuk mengejar target perekaman data penduduk," kata dia.