Kasus Dugaan Korupsi Dana KONI Padang, Kejari: Sudah 60 Saksi Diperiksa

PADANG, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Sumatera Barat segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang yang ditaksir mencapai Rp 2 miliar.

Kejari Padang sendiri sudah memeriksa 60 orang saksi dari pengurus cabang olahraga, pengurus KONI Padang hingga pengurus sebelumnya.

"Totalnya sudah 60 orang saksi kita periksa. Saat ini kita sedang minta penghitungan kerugian negara pada auditor," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang, Therry Gautama yang dihubungi Kompas.com, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Mantan Ketua KONI Padang Dicecar 20 Pertanyaan soal Dugaan Korupsi

Therry menyebutkan, pemeriksaan saksi dilakukan secara maraton sejak Selasa (26/10/2021) lalu.

"Telah kita periksa dan diambil berita acara pemeriksaannya. Kini kita tinggal menunggu penghitungan kerugian negara secara ril. Kalau Rp 2 miliar itu baru taksiran dan kita butuh legalitas kerugian negaranya sebagai alat bukti," kata Therry.

Therry mengatakan jika sudah lengkap alat buktinya, salah satunya laporan kerugian negara itu, maka pihaknya segera menetapkan tersangka.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana KONI Padang, 35 Cabor Diperiksa secara Maraton

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Semua alat bukti lengkap, kita tetapkan tersangka," kata Therry.

Naik ke tahap penyidikan

Sebelumnya diberitakan, Kejari Padang menyidik kasus dugaan korupsi dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Padang.

Adapun dugaan kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus itu mencapai Rp 2 miliar lebih.

Therry mengatakan, kasus tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat dan kemudian pihaknya melakukan penyelidikan sejak 21 September 2021 lalu.

Dari hasil penyelidikan ditemukan dugaan kegiatan fiktif dalam anggaran KONI 2018, 2019, dan 2020, serta pembayaran ganda transportasi pengurus KONI.

"Hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan kerugian negara Rp 2 miliar lebih sehingga kasusnya naik ke tahap penyidikan," kata Therry.

Proses penyidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor 02/L.3.10/Fd.1/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021.