Kritik Dugaan Bisnis PCR, Ribka Tjiptaning: Negara Tak Boleh Berbisnis sama Rakyatnya

KUPANG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, meminta sejumlah pihak agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan bisnis, termasuk PCR.

Ribka pun menyesalkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes antigen dan PCR di wilayah Jawa dan Bali.

Menurutnya, dua wilayah itu memiliki mobilitas tinggi sehingga sangat bertolak belakang jika mewajibkan tes antigen dan PCR bagi warga.

Baca juga: Tes Acak PCR di Kulon Progo, 7 Siswa di 1 SD Positif Covid-19

"Yang mobilitasnya tinggi kan Jawa dan Bali tapi ya sudahlah karena peraturan seperti itu," kata Ribka usai menghadiri pelantikan pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Daerah PDI-P NTT di Kota Kupang, Senin (15/11/2021).

Dia mengatakan, Covid-19 seharusnya tak dimanfaatkan pemerintah untuk meraup keuntungan.

Menurutnya, pemerintah hanya membuat alasan terkait potensi lonjakan Covid-19 demi menggencarkan tes PCR. 

"Sebenarnya ini jangan dibuat alasan lagi sama pemerintah. Gara-gara libur Natal dan Tahun Baru, rakyat tidak disiplin maka ditemukan virus MU dan MZ, akhirnya kita harus ada lagi APD, pakai masker, PCR," kata dia.

Ia menuding adanya dugaan bisnis PCR ini melihat latar belakang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang bukan dokter.

Budi diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. 

Baca juga: Respons Ketua KPK soal Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan karena Berbisnis PCR

"Dari dulu kan aku sudah tebak soal itu. Menteri Kesehatan ini kan mantan wakil menterinya Erick Thohir (menteri BUMN). Ditaruh jadi menteri kesehatan, padahal dia itu bukan dokter. Dia ekonom dan ahli nuklir, kenapa dipaksakan jadi menteri kesehatan," ujar Ribka.

"Kan ada bisnis-bisnis itu yang dulu aku teriakin di situ. Harusnya pemerintah tahu, janganlah berbisnis sama rakyat yang aku ingatin terus. Negara tidak boleh berbisnis sama rakyatnya, itu yang aku selalu bilang," sambung Ribka.

Saat ini, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai menyelidiki dugaan kasus PCR senilai Rp 27 triliun oleh sejumlah pejabat negara.

Baca juga: Sebut Covid-19 Virus Biasa, Ribka Tjiptaning: Tak Usah Terlalu Ditakutkan

Dalam sambutannya pada acara pelantikan Baguna Daerah NTT, Ribka juga mengkritik penggunaan vaksin Sinovac yang telanjur dibeli Pemerintah Indonesia.

Menurut dia, vaksin itu tidak digunakan di China, tetapi malah digunakan oleh masyarakat Indonesia.

"Saya cek teman-teman di China, mereka bilang kami tidak pakai Sinovac tapi Sinopharm, dan Presiden Xi Jinping pakai vaksin Pfizer. Sinovac tidak dipakai di China, tapi malah dipakai di Indonesia. Kasihan bangsaku jadi bahan percobaan semua," ucapnya.

Akibat kritikannya itu, Ribka mengaku dipindahkan dari Komisi IX DPR RI ke Komisi VII DPR RI.

"Itu risiko pekerjaan saya dan saya yakin suatu saat akan terbukti kebenarannya," ujar dia.