Warga di Riau Wajib Vaksinasi, Pelanggar Disanksi Tidak Mendapat Bansos

PEKANBARU, KOMPAS.com - Bagi masyarakat di wilayah Provinsi Riau yang tidak mau diberikan vaksinasi Covid-19, akan diberikan sanksi khusus.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Chairul Riski mengimbau kepada seluruh masyarakat Riau yang terdata sebagai penerima vaksin diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi tersebut.

Hal itu untuk mencegah rakyat dari penularan Covid-19.

Baca juga: Perbaiki Hutan Rawa Gambut, Restorasi Ekosistem Riau Catat Kemajuan Signifikan

"Kewajiban untuk mengikuti vaksinasi ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19," ucap Riski dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (7/6/2021).

Ia menyebut, Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tersebut memuat sejumlah perubahan aturan, penghapusan aturan, dan penambahan aturan baru yang termuat dalam sejumlah pasal tambahan.

Baca juga: Klaster Perkantoran dan Bank Jadi Fokus Satgas Covid-19 di Riau

Aturan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19 ini ditegaskan pada Pasal 13A Perpres tersebut.

Di mana pada ayat (1) menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

Kemudian, pada ayat (2) berbunyi; setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Pada ayat (3) dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia," kata Riski.

Pada pasal yang sama ayat (4), lanjut dia, juga disampaikan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.