Warga Terdampak Perluasan Parkir Stasiun Solo Balapan Bakal Direlokasi ke Rusun

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, bakal merelokasi warga terdampak perluasan lahan parkir Stasiun Solo Balapan di Kampung Kandang Doro RT 002 RW 006, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari.

"Katakanlah PT KAI ingin menata di sana menggunakan lahan untuk kepentingan PT KAI dan di sana ada warga yang menempati bukan haknya, kalau memang sesuai ketentuan, warga harus pindah," kata Ahyani saat dikutip Tribun Solo, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: 5 Pos Pengamanan Didirikan di Solo untuk Screening dan Penyekatan Pemudik

Pemkot Solo, kata Ahyani, akan mengupayakan hak-hak warga terdampak terpenuhi, seperti ongkos bongkar dan angkut.

"Masih ada 5 kepala keluarga yang belum sepakat," ujarnya.

Namun, Pemkot Solo akan merelokasi warga ke rumah susun bila ada warga yang belum memiliki rumah.

"Ada satu dua yang tidak punya rumah, satu dua yang tidak punya rumah itu difasilitasi dengan rumah susun," ucap Ahyani.

Baca juga: Solo Berlakukan Larangan Mudik Mulai 1 Mei, Pelaku Perjalanan Wajib Punya SIKM

Sekadar diketahui, sebanyak 13 kepala keluarga (KK) di Kampung Kandangdoro RT 002 RW 006, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, terdampak perluasan lahan parkir Stasiun Solo Balapan.

Namun dua kepala keluarga di antaranya sudah membongkar bangunan dan pindah.

Salah seorang warga, Yulianto (48) menuturkan, jika mereka sudah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun silam, sebelum PT KAI memberlakukan sistem sertifikat hak pakai.

"Sertifikat baru ada tahun 1996, sedangkan dari warga sudah menempati lahan ini jauh sebelum itu," katanya.

Kemudian, kata Yulianto, di bulan September 2020, PT KAI tiba-tiba mengklaim lahan tersebut untuk perluasan lahan parkir Stasiun Solo Balapan.

"Di bulan September 2020 kami diberitahu dan sosialisasi untuk perluasan lahan parkir di Kampung Kandangdoro," jelas dia.

Satu bulan berikutnya, pada bulan November, warga kemudian menerima sejumlah transfer misterius tanpa nama pengirim.

Mereka menerima sejumlah uang dengan jumlah nominal yang nominalnya bervariasi.

"Jumlah uangnya sangat tidak manusiawi, ada yang Rp 8 juta, Rp 11 juta, dan paling tinggi Rp 85 juta," paparnya.

"Bayangkan rumah yang kami bangun dan kita bayar PBB-nya hanya dihargai segitu," keluhnya.

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Penggusuran di Kampung Kandang Doro Solo, Pemkot Siapkan Rumah Susun Bagi Warga Terdampak