Polemik Impor Beras, Komisi VI DPR Akan Gelar Rakor bersama Mendag

SOLO, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI segera menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait polemik rencana impor beras 1 juta ton oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam kunjungannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/3/2021).

Dia mengatakan rapat koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian rencana impor beras itu memang keputusan Menteri Perdagangan atau pemerintah.

"Komisi VI minta betul apakah (rencana impor beras) ini Menteri Perdagangan yang kemudian berinisiatif atau pemerintah," kata Aria.

Baca juga: Cak Imin Bertemu Gibran: Sukses Dulu Solo, Nanti Bisa ke Mana Pun

Aria berharap, setelah rapat koordinasi ada kepastian pihak yang memutuskan terkait rencana impor beras 1 juta ton tersebut.

"Kita harapkan ada kepastian dan segera kita tanyakan dengan rapat Komisi VI karena keputusan impor itu adalah keputusan pemerintah. Pemerintah itu adalah rakortas (rapat koordinasi terbatas) dari seluruh jajaran stakeholder," ungkap politisi dari PDI-P tersebut.

Aria mengungkap, dalam Undang-Undang Perdagangan ditegaskan pemerintah dapat melakukan eskpor maupun impor dengan memperhatikan harga ditingkat konsumen dan produsen.

"Memperhatikan (UU Perdagangan) rakortas ini dipimpin oleh Menko, Menteri Pertanian ditingkat hulu, ditingkat hilir diikuti Menteri Perdagangan, kemudian ditingkat distribusi diikuti Bulog, biasanya juga diikuti stakeholder seperti Menteri Perindustrian dan Kemaritiman," terang dia.

Ia mengaku akan segera mengundang Menteri Perdagangan untuk memberikan kejelasan.

"Kita dapat melakukan ekspor atau impor berbagai hal menyangkut komoditas dengan memperhatikan harga ditingkat konsumen dan produsen. Pada saat impor ditingkat produsen petani mereka teriak-teriak tentang harga gabah," lanjutnya.

Baca juga: Kaesang Salah Satu Pemilik Persis Solo, Gibran: Saya Cuma Ngawal dari Jauh

Menurutnya, ekspor dan impor bukan tanggung jawab Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian maupun Bulog, melainkan tanggung jawab pemerintah dengan mekanisme bersama melalui rakortas.

"Saya berharap Menteri Perdagangan paham soal ini. Bukan tanggung jawab dia. Bukan soal disalahkan atau tanggung jawab dia, tapi tanggung jawab pemerintah sesuai UU Perdagangan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini.

Pemerintah beralasan impor terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Beras impor akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock.

Rencana impor beras ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas.

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Budi Waseso, mengaku tak mengusulkan impor beras pada tahun ini.

Langkah impor beras ini muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.