Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif Retribusi Naik 600 Persen, Pedagang Pasar "Geruduk" Kantor DPRD Sumbar

Kompas.com - 29/10/2019, 21:27 WIB
Perdana Putra,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Akibat kenaikan retribusi yang mencekik, pedagang Pasar Aur Kuning, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat mendatangi DPRD Sumbar, Selasa (29/10/2019).

Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait naiknya retribusi pedagang hingga 600 persen.

Semula biaya retribusi untuk toko hanya Rp 10.000 per meter per bulannya.

Namun sejak diberlakukan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Retribusi pada Januari 2019 lalu, biaya retribusi toko menjadi Rp 60.000 per meter per bulannya.

Baca juga: Pemkot Depok Naikkan Tarif Retribusi IMB 10 Persen untuk Tahun Ini

"Ini biaya retribusinya susah mencekik. Naik menjadi 600 persen. Ini bisa membunuh pedagang," kata Rinaldo, salah seorang perwakilan pedagang yang melakukan audiensi dengan DPRD Sumbar.

Dalam audiensi itu, pedagang didampingi Ketua Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang Sumbar, Boy Lestari Dt Palindih dan audiensi dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Boy Lestari meminta agar aspirasi pedagang tersebut diterima dan diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPRD Sumbar.

"Mereka ini sebelumnya sudah berjuang menemui Wali Kota Bukittinggi dan DPRD Sumbar, namun belum membuahkan hasil," kata Boy.

Baca juga: Tarif Retribusi Sampah di Bandung Tak Proporsional

Dalam Perwako itu, kata Boy,  selain pemberlakuan kenaikan tarif,  Pemkot juga mengubah status toko dari hak guna bangunan menjadi hak sewa.

Hal ini menyebabkan kartu kuning sebagai tanda pengguna hak bangunan tidak lagi bernilai karena tidak dapat dijual kepada pihak lain dan dijadikan agunan ke bank.

Janji ditindaklanjuti

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengapresiasi langkah pedagang pasar yang terus memperjuangkan kepentingannya.

"Kita akan pelajari dulu dan meminta agar dokumen yang ada ditinggalkan untuk ditindaklanjuti," kata politisi Partai Gerindra itu.

Ia mengatakan akan serius dalam membahas persoalan ini dan memperjuangkan aspirasi pedagang.

"Kita juga akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya," kata Supardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com