Kerugian Akibat Gempa Maluku Ditaksir Lebih dari Rp 1 Triliun

AMBON, KOMPAS.com - Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi mengatakan, sejauh ini pihaknya masih menghitung dampak kerugian yang ditimbulkan akibat gempa di Maluku. Namun dari perkiraan sementara, kerugian ditaksir lebih dari Rp 1 triliun.

“Kalau kerugian itu di atas Rp 1 triliun ya karena bukan hanya fisik tapi juga non fisik,” kata Dody kepada wartawan di aula Korem 151 Binaya, Ambon, Minggu (27/10/2019).

Baca juga: Anak-anak Korban Gempa Maluku Sekolah di Tenda Darurat Beralaskan Daun Kelapa

Dody menyebut kerusakan fisik yang ditimbulkan akibat gempa menimpa rumah-rumah warga dan juga fasilitas umum.

Sedangkan yang berkaitan dengan non fisik yakni munculnya rasa trauma di masyarakat yang terkena dampak gempa serta hilangnya kesempatan bagi warga untuk mengembangkan perekonomiannya.

“Kalau non fisik itu misalnya trauma, lalu kesempatan orang tidak jadi, harusnya orang bisa mengembangkan ekonomi tapi tidak jadi, sebenarnya ada banyak faktor-faktornya  jadi ekonomi sosial yang dirugikan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, total kerugian akibat gempa Maluku saat ini masih terus dihitung oleh BNPB dan akan diumumkan setelah seluruh data direkap dan dianalisis.

Namun menurut Dody yang terpenting saat ini adalah proses pemulihan daerah yang terdampak.  

“Nanti setelah kita hitung ini, ada tim yang hitung bersama world bank, nanti kita umumkan tapi yang penting begitu tanggap darurat selesai kita langsung pemulihan dulu, rumah dulu,” katanya.

Dia menyebut terkait proses recovery dan rehabilitasi rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana tersebut, BNPB telah menerima laporan dari BPBD Provinsi Maluku.

Termasuk rincian biaya rehabilitasi yang dibutuhkan untuk rekonstruksi rumah-rumah para korban bencana.

Adapun dana yang diusulkan untuk rekonstruksi bencana gempa Maluku sebesar Rp 279,805 miliar.

Dengan rincian untuk Maluku Tengah sebesar Rp 211,110 miliar, Seram Bagian Barat Rp 34,035 miliar dan Kota Ambon sebesar Rp 36,46 miliar

Baca juga: BNPB Salurkan Bantuan Rp 2 Miliar untuk Korban Gempa Maluku

Penghitungan anggaran ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/Wali Kota yang wilayahnya terdampak bencana gempa. 

Dana tersebut hanya diperuntukan bagi perbaikan rumah-rumah warga yang rusak, sedangkan untuk fasilitas umum yang mengelami kerusakan seperti pasar, rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lainnya menjadi kewenangan Kementerian PUPR.