Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah: Kalau Ormas Berpolitik kayak Parpol, Sistem Politik Bisa Kacau

Kompas.com - 12/08/2018, 17:07 WIB
Andi Hartik,
Farid Assifa

Tim Redaksi

MALANG, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memastikan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat berbasis keagamaan tidak akan terjun ke dunia politik praktis.

Hal itu disampaikan Haedar seusai memberikan pidato kebangsaan "Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan yang Berkemajuan Menyongsong Indonesia Emas" di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kota Malang, Minggu (12/8/2018).

"Muhammadiyah secara institusi tetap berada dalam garis kita. Tidak masuk ke arena politik praktis kekuasaan, dukung-mendukung dan sebagainya karena itu tugasnya partai politik. Bukan tugasnya ormas," katanya.

Haedar menjelaskan, semestinya semua organisasi masyarakat tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Sebab, menurutnya, hal itu akan merusak sistem perpolitikan itu sendiri. Ormas, menurut Haedar, harus tetap menjalankan fungsinya sebagai penegak politik moral kebangsaan.

"Sebenarnya semua ormas posisinya harus di situ. Sebab, kalau ormas berpolitik kayak parpol, nanti lalu lintas dunia 'persilatan' politik itu bisa kacau-balau. Jadi biarkan parpol yang urusan politik praktisnya. Kita menjalankan politik moral kebangsaan," ungkapnya.

Baca juga: Susun Nawacita II, Parpol Koalisi Pendukung Jokowi Pertimbangkan Masukan Muhammadiyah

Kendati demikian, Haedar tetap mengimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang. Haedar meminta agar hak pilih itu digunakan secara cerdas dan kritis.

"Pilih siapa pun yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kroni, dan golongannya. Lalu pilih yang betul-betul berkhidmat sepenuh hati untuk memajukan bangsa. Memberi bukan mengambil," terangnya.

Sementara itu, secara spesifik Haedar meminta kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk tidak memilih pemimpin yang tidak berpihak pada program yang dijalankan oleh Muhammadiyah.

"Yang terakhir yang spesifik, pilih yang tidak menghalang-halangi amal usaha dan dakwah Muhammadiyah. Itu normal itu. Jadi ini menjadi acuan buat warga Muhammadiyah. Tapi insya Allah bahwa warga Muhammadiyah akan cerdas," katanya.

Baca juga: Beri Usul Nawacita II, Haedar Tegaskan Muhammadiyah Tak Masuk Politik Praktis

Kompas TV Usulan itu disampaikan saat Jokowi menerima 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Istana Negara Senin (6/8) siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com