BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Barat, TB Hasanudin yang juga calon gubernur dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018 mengunjungi kantor Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Senin (8/1/2018).
Kedatangan TB Hasanudin diterima oleh Didi Turmudzi, ketua Paguyuban Pasundan. Didi mengatakan, sosok TB Hasanudin tidak asing bagi organisasi Paguyuban Pasundan.
“Saya baru tahu kalau Pak TB Hasanudin ini mau maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Perkiraan saya beliau pasti siap. Ini menjadi perhatian Paguyuban Pasundan karena memang beliau adalah Dewan Pangaping Pengurus Besar Paguyuban Pasundan di Jakarta,” kata Didi saat ditemui seusai kunjungan, Senin sore.
Lebih lanjut Didi menambahkan, tidak hanya TB Hasanudin saja yang datang ke Paguyuban Pasundan untuk meminta restu, beberapa orang yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur untuk Pilkada Jawa Barat 2018 juga melakukan hal serupa.
Untuk itu, Didi mengatakan, Paguyuban Pasundan mengambil sikap politik yang netral dan tidak akan berpihak kepada pasangan calon mana pun.
“Secara organisasi bagaimana pun juga organisasi ini adalah organisasi independen, bukan bagian dari parpol manapun. Tapi kami punya sikap politik. Sikap kami netral. Tapi masing-masing pengurus, anggota dan lainnya, punya hak dan saya sarankan untuk punya pilihan tepat sesuai kebutuhan Jawa Barat,” jelas Didi.
Baca juga : PDI-P Usung TB Hasanuddin dan Anton Charliyan untuk Pilkada Jabar
Di tempat yang sama, TB Hasanudin mengatakan, kunjungannya tersebut tidak lain adalah meminta restu dari para sesepuh Paguyuban Pasundan, organisasi yang digelutinya sejak tahun 2000-an.
“Kalau saya dapat izin Allah untuk nyagub Jabar, saya harus panggil ke sumber saya, saya datang berbaju ini (batik Paguyuban Pasundan) memohon doa restu ke senior saya,” katanya.
Terkait sikap politik Paguyuban Pasundan yang netral, TB Hasanudin mengaku tidak mempermasalahkannya.
“Secara struktural namanya Paguyuban Pasundan itu tegak lurus netral. Tapi urusan pribadi itu terserah, karena itu hak politik masing-masing individu,” tuturnya.