Dalam Pilkada 2018, KSAD Larang Penggunaan Atribut dan Fasilitas TNI

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal Mulyono mengatakan bahwa TNI AD siap melakukan pengamanan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Pihaknya bakal menjamin keamanan dan kelancaran pesta demokrasi rakyat tersebut. 

"Pilkada serentak merupakan suatu pesta demokrasi yang harus dijamin keamanan dan kelancarannya. Kami akan memberikan informasi berkembang sehingga mereka bisa mengawal situasi di daerah masing-masing," kata Mulyono seusai membuka Apel Danrem dan Dandim Terpusat Tahun Anggaran 2017 di Secapa AD, Jalan Hegarmanah, Kota Bandung, Senin (27/11/2017).

Pihaknya mengaku bakal melakukan antisipasi potensi kerawanan di setiap daerah jelang Pilkada Serentak 2018 dengan memberi imbauan kepada warga untuk menjaga keamanan bersama di pesta demokrasi nanti. 

"Terkait unsur-unsur politik, itu sudah kami antisipasi dan kami sudah berusaha berkomunikasi dengan semua komponen supaya mampu menjaga kegiatan kelancaran pengamanan," ujar dia.

Baca juga: KSAD: Jangan Biarkan Prajurit Dimanfaatkan Kepentingan Politik Praktis

Dia pun mengingatkan anggotanya untuk bersikap netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Apabila kedapatan tidak netral, sanksi tegas bakal dilayangkan kepada prajurit yang melanggar. 

"Yakinilah kami sudah berulang kali sampaikan kami harus netral, tidak bisa ditawar lagi. Kalau ada dan sebagainya tentu akan mendapatkan sanksi," ucap Mulyono.

Selain itu, prajurit pun dituntut untuk bersikap profesional dan tidak terpengaruh ajakan pasangan calon maupun partai politik. Jika hal itu terjadi maka ia menganggap prajurit tersebut telah lari dari komitmen TNI. 

"Jangan terpengaruh, terprovokasi, kami harus proporsional dan profesional. Jadi kalau nanti sudah terpengaruh berarti sudah lari dari komitmen. TNI senantiasa netral dalam mengawal pilkada," tutur dia.

Mulyono pun menegaskan kepada anggotanya untuk tidak meminjamkan atribut hingga kendaraan TNI untuk kepentingan kampanye politik. "Pastinya tidak boleh menggunakan atribut atau fasilitas yang dimiliki TNI. Kami mendukung dalam konteks menjaga keamanan dan menjaga netralitas itu," jelas dia.