KSAD: Jangan Biarkan Prajurit Dimanfaatkan Kepentingan Politik Praktis

BANDUNG, KOMPAS.com - ‎Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono mengingatkan jajarannya untuk tetap mawas diri dari kemungkinan terseret ke dalam pusaran politik praktis menjelang tahun politik pada tahun 2018.

"Jangan biarkan prajurit kita, baik perorangan maupun satuan terpengaruh atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis karena TNI hanya mengenal politik negara," kata Mulyono ‎dalam sambutan serah terima 17 perwira tinggi TNI AD yang digelar di Makodam Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (14/11/2017). 

Pada tahun 2018, perhelatan akbar Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak tahap tiga akan digelar di sebagian wilayah Indonesia. Menurut dia, benturan kepentingan diperkirakan akan semakin tinggi intensitas dan eskalasinya serta sulit diprediksi. 

"Sehingga menyimpan potensi ancaman yang tidak kalah bahayanya bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tak dikelola dengan baik," katanya. 

(Baca juga: KSAD: Kolonel Saja Saya Pecat, Apalagi Prajurit!)

Meski demikian, lanjut Mulyono, di satu sisi, pihaknya berbangga memiliki prajurit yang diminta untuk terjun dalam dunia politik. Namun, di sisi lain, TNI AD harus tetap netral dan menjadi institusi yang mampu mengawal proses demokrasi di negara ini.

"Oleh karenanya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI, saya ingin tegaskan agar sikap netralitas dan memegang teguh ketentuan demokrasi harus dijunjung tinggi," ujarnya.