Tolak Direlokasi, PKL Demo di Depan Gedung DPRD Gresik

GRESIK, KOMPAS.com – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya biasa berdagang di Alun-alun Gresik, Jawa Timur, kembali menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, Kamis (12/10/2017).

Mereka yang tergabung dalam Paramaniaga Pedagang Alun-alun Gresik (PPAG) tersebut menolak keputusan pemerintah setempat yang merelokasi PKL ke Jalan Notoprayitno karena Alun-alun Gresik sedang direvitalisasi.

“Ada dua tuntutan yang kami bawa dalam aksi kali ini. Kembalikan PKL ke sekitar Alun-alun dan bebaskan rekan kami yang hingga hari ini masih berstatus sebagai tahanan kota,” ujar koordinator aksi, Syaifudin (42), Kamis (12/10/2017).

Para PKL tersebut menilai, relokasi yang dilakukan pemerintahan setempat di Jalan Notoprayitno tidak masuk akal dan tidak memihak rakyat kecil. Karena berjualan di lokasi yang baru, membuat penghasilan mereka sehari-hari menyusut drastis.

(Baca juga: Sultan HB X: PKL Tak Akan Hilang dari Malioboro, tetapi Harus Ditata)

Selain itu, lokasi baru dianggap tidak layak lantaran tidak dilengkapi fasilitas umum (fasum) memadai.

“Jujur, saat masih berjualan di sekitar alun-alun, sehari kami bisa mendapatkan uang hingga Rp 200.000. Tapi di lokasi baru di Jalan Notoprayitno, kami pernah pulang berjualan hanya mendapatkan Rp 5.000 saja,” jelasnya.

“Selain itu, di lokasi baru juga tidak dilengkapi dengan fasilitas mushala maupun toilet serta susah cari air. Dan pastinya, lokasinya sepi dari pengunjung karena bukan pasar,” sambung Syaifudin.

Tidak hanya itu, penempatan di lokasi baru yang menggunakan badan jalan raya, cukup rawan kecelakaan. Meskipun mereka berjualan, hanya diperbolehkan pada saat sore hingga malam hari saja.

“Sebulan lebih kami berjualan di lokasi baru, setidaknya sudah tujuh kali kecelakaan terjadi di Jalan Notoprayitno. Kami pun menjadi cukup was-was saat berjualan, karena tidak seperti di alun-alun. Karena di lokasi baru itu adalah jalan raya, yang hanya ditutup pada sore hingga malam untuk kami berjualan,” kata Syaifudin.

Tuntut Dibebaskan

Para PKL juga menuntut pembebasan tiga rekannya yang dijadikan tahanan kota. Mereka adalah Imam Fajar Rosyidi (23), Rizqi Siswanto (22) aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan Abdul Wahab (43) dari MGPK (Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan) untuk dibebaskan.

Mereka mendapatkan status tersebut, setelah pada 5 September 2017 bersama aliansi Forum Peduli Cagar Budaya Gresik (FPCBG), menggelar aksi bersama untuk melakukan audiensi dengan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto terkait alun-alun.

Tapi waktu itu, mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor Bupati untuk menemui yang bersangkutan.

Hingga akhirnya massa yang sudah berkumpul dan melakukan aksi dari pagi hari hingga sore, nekat merobohkan pagar pembatas untuk menerobos masuk, dan mengenai salah satu anggota Satpol PP sampai terluka.

(Baca juga: Pusat PKL Akan Dibangun di Kawasan Stasiun Tebet)

“Karena memenuhi unsur tindak kekerasan yang menyebabkan salah seorang Satpol PP terluka. Maka ketiganya sampai hari ini, memang masih berstatus tahanan kota dan wajib lapor setiap minggunya,” ucap Kabag Ops Polres Gresik, Kompol Nur Halim.

Hal itu dikarenakan, pihak korban belum mencabut laporan. Akibatnya sampai hari ini, proses hukum bagi ketiganya terus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Ini berkas masih terus berjalan. Sekarang masih tahap penyelidikan yang dilakukan jajaran Reskrim Polres Gresik,” ungkap dia.

Sebenarnya, sambung dia, ada tujuh orang yang sempat ditahan selepas aksi. Namun empat lainnya dinyatakan bebas lantaran tidak terbukti dan hanya dimintai keterangan sebagai saksi.

“Ketiganya tidak kami tahan (Imam Fajar, Rizqi, dan Wahab), karena ada jaminan dari penasehat hukum mereka. Tapi berkasnya masih lanjut. Belum tahu kapan akan disidang,” tutur Kanit Pidum Polres Gresik, Ipda Moch Dawud.