Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Kontrol Publik Dinilai Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dinilai tak terlepas dari minimnya kontrol publik dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat gagal memilih calon kepala daerah berdasarkan rekam jejak yang bersih.

"Para calon tidak terseleksi dalam proses sosial yang mendalam ditengah-tengah masyarakat," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw di Jakarta, Sabtu (31/12/2016).

Hal itu disampaikan Jerry menanggapi penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat kemarin.

Penangkapan tersebut menambah daftar panjang kepala daerah yang dijerat KPK selama tahun 2016. Sebelumnya, sudah ada 10 kepala daerah yang dijerat KPK sepanjang tahun ini.

(Baca: Kaleidoskop 2016: 10 Kepala Daerah Tersangka Korupsi )

"Kalau ada kepala daerah didukung oleh masyarakat tanpa adanya kritik atau challenge, saya kira peluang untuk melakukan praktik-praktik yang tidak baik itu menjadi besar. Karena dia semakin percaya diri. Seolah-olah tidak akan terkena hal yang kriminal," ucap Jerry.

Dia mengatakan, kontrol terhadap regulasi selama ini sudah berjalan dengan baik. Namun, apabila masyarakat cepat lengah dan kurang waspada, maka akan berbahaya.

"Kontrol publik harus dibangkitkan kembali," ujarnya.