Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lahan Pemkot Bandung Rawan Diserobot, Ridwan Kamil Rajin "Blusukan"

Kompas.com - 09/09/2016, 16:38 WIB
Dendi Ramdhani

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memiliki kebiasaan baru saat melakukan blusukan. Selain gemar membeli lahan untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas umum, pria yang kerap disapa Emil ini tengah rajin meninjau lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang belum terdata.

Emil menuturkan, menurut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 6.000 lahan milik Pemkot Bandung yang belum memiliki dokumen lengkap.

"Total 6.000 lahan nilainya Rp 13 triliun. Menurut BPK, administrasinya belum tertib. Setelah saya push, tahun ini terkejar 20 persen hingga bulan Agustus. Jadi target 80 persen harus beres sampai Desember," kata Ridwan di Jalan Lodaya, Kota Bandung, Jumat (9/9/2016).

Emil tak menampik bahwa masih banyak lahan Pemkot Bandung yang terbengkalai dan berpotensi diserobot. Sebab itu, dia terus gencar mengamankan aset Pemkot, salah satunya dengan menggaet konsultan untuk menginventarisasi lahan milik Pemkot Bandung.

"Yang saya lakukan hari ini mengunjungi aset-aset strategis yang terbengkalai dan banyak diganggu oleh gugatan hukum supaya diamankan dan langsung direncanakan. Setelah asetnya terdaftar, baru kami akan lihat pemanfaatan yang optimal," tambahnya.

Emil menjelaskan, penertiban aset sangat penting terhadap pendapatan asli daerah. Menurut dia, masih banyak lokasi strategis yang belum bisa dikelola secara optimal. Salah satu contohnya, pusat kegiatan olahraga di Lodaya seluas empat hektar dan lahan kosong seluas tujuh hektar di kawasan Jatayu.

"Jadi kesimpulannya kalau lahan ini kami kelola dan punya nilai ekonomi yang baik, PAD Bandung sudah sangat besar," ujarnya.

"Contohnya Lodaya ini rencananya multifungsi bisa fasilitas olahraga, tapi harus bisa memelihara diri sendiri, kalau sekarang itu masih minta subsidi ke Pemkot. Jadi secara nilai ekonomis sangat jelek. Harusnya bisa antara olahraga dan fungsi ekonomi saling menunjang sehingga bisa mengelola kawasan ini sendiri tanpa minta dari APBD," lanjut Emil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com