Kunjungi Muna, Anggota DPR Diusir Massa Simpatisan Calon Bupati

KENDARI, KOMPAS.com - Rombongan anggota DPR RI dan Bawaslu RI yang akan berkunjung ke Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), dihadang 100 orang massa pendukung pasangan calon bupati nomor urut 3, Baharuddin-La Pili di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bata Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Jumat (22/7/2016).

Sebelumnya, rombongan bergerak dari pelabuhan Tampo menuju rumah jabatan bupati Muna untuk menggelar pertemuan dengan pejabat bupati dan semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) jilid II di wilayah tersebut.

Massa kemudian mengusir rombongan Komisi II DPR RI dan Bawaslu RI dari wilayah Muna. Karena menurut mereka, kehadiran legislator itu akan memperkeruh suasana pasca-PSU jilid II.

Koordinator aksi, La Ode Kadapi Mangito mengungkapkan, aksi ini dilakukan secara spontan.

"Kami ingin semua ini sesuai mekanisme tanpa ada yang menciderai dan mengintervensi. Ada apa? Kenapa ada salah satu tim paslon yang ikut rombongan," kata Kadapi.

Sempat terjadi ketegangan di lokasi aksi. Beruntung ada tiga anggota Kodim 1416 Muna dan langsung mengamankan mereka dengan menggunakan mobil dinas Komandan Kodim (Dandim) 1416.

Rombongan Komisi II DPR RI kemudian dibawa menuju Markas Kodim 1416 Muna. Massa simpatisan paslon kemudian memburu rombongan hingga ke kantor Kodim sambil menggelar orasi.

Mereka mendesak rombongan anggota Komisi II DPR RI, Amirul Tamin dan Arteria Dahlan untuk meninggalkan Muna.

Rombongan DPR RI dan Bawaslu RI meninggalkan markas kodim Muna dengan pengawalan ketat puluhan anggota TNI hingga ke pelabuhan Tampo.

Simpatisan paslon bupati Muna nomor urut 3 yang penasaran terus mengikuti rombongan hingga ke pelabuhan penyeberangan tersebut guna memastikan bahwa rombongan anggota DPR RI itu benar-benar pulang.

Anggota komisi II DPR RI, Arteri Dahlan menjelaskan, kedatangan mereka ke Kabupaten Muna untuk melakukan evaluasi dan monitoring pasca-PSU jilid II.

"Agenda kami ini resmi sepengetahuan DPR RI dan pimpinan komisi II didampingi penyelenggara pemilu seperti Bawaslu RI dan KPU serta ketua Bawaslu Provinsi Sultra. Aksi yang katanya spontan, padahal saya katakan aksinya didesain betul, Ini org tidak sampai ratusan, aparat keamanan tidak mampu menjamin keamanan di Muna," sesalnya.

Arteri menambahkan, pihaknya akan membawa laporan kejadian ini ke DPR bahwa di Muna memang hukum bisa dikondisikan. Anggota DPR saja yang akan masuk ke Muna tidak boleh, padahal Muna ini bagian dari NKRI.

"Kita hadir untuk menyelesaikan masalah, memastikan apakah demokrasi berjalan. Kami juga mau memastikan apakah penyelenggara PSU dua kali ini diselenggarakan sesuai amar putusan MK. Kami datang untuk menyelesaikan bukan memperkeruh suasana," tegasnya.

Pilkada di Kabupaten Muna, lanjut Arteri, telah menelan dana sebesar Rp 54 miliar, tapi hingga kini belum ada bupati definitif.