Merasa Dianaktirikan, Warga di Kaki Jembatan Suramadu Surati Jokowi

Surat untuk Presiden Jokowi itu dikirim oleh Aliansi Masyarakat Kecamatan Labang (Amal) Kabupaten Bangkalan dua hari lalu, dan ditembuskan kepada Kementerian PU, DPR, MPR, Kejaksaan, hingga Polri.

"Karena tidak berfungsi bagi warga di sekitar Suramadu, kami minta BPWS dibubarkan saja," kata koordinator Amal, Masham Armiyallah, Kamis (9/7/2015).

Dugaan ketidakadilan itu setelah pihaknya mengetahui BPWS membangun jalan di Sampang, Pamekasan dan Sumenep dengan anggaran Rp 45,4 miliar dalam dokumen lelang infrastruktur 2015.

"Bagi kami ini tidak adil, di wilayah sekitar Suramadu banyak jalan rusak yang kerap menimbulkan kecelakaan dan memakan korban jiwa. Mengapa BPWS justru membangun jalan di luar Bangkalan," ujarnya.

Melalui surat tersebut, Presiden Jokowi diminta mengevaluasi keberadaan BPWS yang justru menganaktirikan wilayah sekitar Suramadu. Kata dia, banyak infrastruktur di sekitar Suramadu yang justru tidak terurus. Selain jalan juga banyak infrastruktur sosial yang perlu mendapat sentuhan seperti sekolah dan pondok pesantren.

BPWS dibentuk oleh Presiden SBY melalui Peraturan Presiden No 27 Tahun 2008. BPWS memiliki tugas khusus yang diatur dalam perpres, yakni melakukan kegiatan pengelolaan dan pembangunan infrastruktur wilayah, khususnya di tiga kawasan, yaitu masing-masing 600 hektar di kawasan kaki jembatan sisi Surabaya dan Madura untuk mendorong pengembangan ekonomi, dan 600 hektar di utara Pulau Madura untuk pengembangan kawasan pelabuhan petikemas.