Dana Pilkada Belum Cair, KPU Kendal Kesulitan Lakukan Sosialisasi

KENDAL, KOMPAS.com - KPUD Kabupaten Kendal Jawa Tengah kesulitan melakukan sosialisasi persyaratan pendaftaran calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kendal. Pasalnya, mereka beralasan belum ada anggarannya.

Padahal sesuai tahapan, sosialisasi tersebut, sudah harus dilakukan tanggal 24 Mei 2015. Menurut ketua KPUD Kendal, Wahidin Said, saat ini pihaknya telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Namun belum bisa melantik, juga karena terkendala anggaran.

“Kemungkinan, anggaran pilihan kepala daerah (Pilkada) Kendal ini, baru akan turun akhir bulan Mei ini. Besarnya sekitar 22 milyar rupiah,” kata Said, Kamis (21/5).

Said menjelaskan, seharusnya pihaknya melakukan sosialisasi calon bupati dan wakil bupati perseorangan, dengan cara mengundang calon-calon perseorangan yang sudah bermunculan. Di antaranya Khambali dan Nanang. Sehingga mereka tahu, apa yang harus disiapkan untuk memenehi persyaratan sebagai calon perseorangan.

“Karena jumlah penduduk Kabupaten Kendal lebih dari 500 ribu dan di bawah 1 juta, maka syarat untuk bisa maju menjadi calon perseorangan, harus bisa mendapatkan dukungan KTP dan tanda tangan, sebanyak 7,5 persen dari jumlah penduduk,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, calon bupati Kendal perseorangan, Khambali, mengaku bahwa dirinya sempat kebingungan, karena tidak tahu aturan untuk bisa mencalonkan diri menjadi bupati Kendal dari non-partai. Pasalnya, aturannya belum disetujui oleh DPR.

“Sekarang memang sudah ada aturannya. Namun waktunya sangat mepet, untuk mencari dukungan kepada masyarakat,” kata Khambali.

Namun begitu, Khambali mengaku tetap bertekat untuk maju menjadi calon bupati Kendal non partai. Sebab masyarakat Kendal sudah jenuh dengan permainan partai yang tidak menguntungkan masyarakat. Sehingga ia yakin, bahwa masyarakat akan rela menyerahkan foto kopi KTP dan tanda tangan dukungannya.

“Saya harus yakin. Meskipun ini sangat berat,” tambahnya.