Putri Gus Dur Desak PT Semen Indonesia Stop Aktivitas di Rembang

Desakan itu disampaikan Allisa yang merupakan ketua Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian dalam situs resminya, gusdurian.net. Alissa juga meminta Gubernur Jawa Tengah turun tangan untuk menghentikan sementara akivitas pabrik semen di Rembang,

Dalam pernyataan sikap itu, Allisa juga mengecam aksi pembubaran paksa ibu-ibu pendemo pabrik semen di Kecamatan Gunem, Rembang yang terjadi pada Kamis, 27 November 2014. Menurut Allisa, pembubaran yang dilakukan aparat keamanan tersebut disertai aksi kekerasan dan perampasan terhadap alat aksi.

"Aksi massa yang dilakukan para ibu petani di Rembang ini merupakan rangkaian aksi panjang selama berbulan-bulan. Mereka menuntut agar PT Semen Indonesia menghentikan aktivitas pembangunan pabrik hingga ada putusan peradilan tetap atas gugatan warga di PTUN Semarang," tandas Alissa dalam pernyataan sikap.

Sebelumnya, penolakan terhadap pendirian PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah terus dilakukan sejumlah warga. Setidaknya masih ada puluhan ibu-ibu yang sudah bertahan hingga saat ini atau sekitar 167 hari di tenda penolakan yang didirikan di jalan masuk pabrik.

Sempat terjadi ketegangan antara ibu-ibu dan aparat saat warga mencoba memblokade jalan masuk pabrik. Ketegangan itu terjadi selama dua hari pada Rabu dan Kamis (26-27/11/2014) lalu. Warga meminta proses pembangunan dihentikan, namun hingga kini justru masih berlangsung. Alat berat juga masih hilir mudik di sekitar lokasi pembangunan.

Terkait hal itu, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) mendesak Presiden Joko Widodo bisa ikut menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Presiden Jokowi ketika ditemui perwakilan warga Rembang, Pati dan Urutsewu (Kebumen) pada 5 September lalu di Jakarta, katanya tunggu pelantikan, tapi sampai sekarang pembangunan pabrik itu masih beroperasi," ungkap Koordinator Umum FNKSDA, Syatori, Sabtu (29/11/2014).

Kecewa Jokowi

Di bagian lain, aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Jawa Timur menyatakan kecewa terhadap penunjukan Direktur PT Semen Indonesia (SI) Dwi Soejipto (DS) sebagai direktur utama (Dirut) Pertamina oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Menurut FNKSDA, penunjukkan ini memperlihatkan bahwa garis politik Presiden Jokowi tidak berpihak kepada pemilihnya.

Roy Murtadho, Koordinator FNKSDA wilayah Jawa Timur, mengatakan, sebelum ditunjuk menjabat Direktur Pertamina, DS adalah Dirut PT SI, BUMN yang terlibat masalah konflik dengan warga di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pangkal permasalahan adalah penolakan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Rembang (JMPPK) terhadap kehadiran PT SI di lokasi area tangkapan air Watuputih.

Alasan penolakan warga terhadap PT SI karena kehadiran tambang dan pabrik semen ini akan merusak lingkungan hingga bisa berujung pada krisis air dan bencana banjir serta kekeringan.

"Dalam keputusan pengangkatan ini, FNKSDA menilai bahwa Presiden Jokowi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sering juga disebut sebagai partainya wong cilik, secara nyata telah mengkhianati pemilihnya sendiri," tegas Roy.

Menurut Roy, daerah pusat konflik warga dengan PT SI yang dulu dipimpin DS di Kabupaten Rembang adalah pemilih Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK. Di Kabupaten Rembang, lanjut Roy, dari total 371.847 pemilih, 245.393 (65,99 persen) di antaranya adalah pemilih Jokowi-JK. Masuk lebih dalam, di Kecamatan Gunem, dari 14.523 pemilih, 9.641 (66,38 persen) di antaranya adalah pemilih Jokowi-JK.

"Di tingkat desa, kalau diambil contoh desa yang menjadi pusat perlawanan rakyat, Timbrangan dan Tegaldowo, Jokowi-JK juga menang dengan prosentase yang lebih besar," tandasnya.

Dia melanjutkan, di Desa Timbrangan, dari 956 pemilih, 718 (75,10 persen) adalah pemilih Jokowi-JK. Sementara di Desa Tegaldowo, dari 3.222 pemilih, 2.540 (78,83 persen) di antaranya memilih pasangan pemenang pemilu presiden ini.