Habiskan Rp 3 Miliar, Proyek Lapangan Takalar Terbengkalai

Bahkan, pada tahap pertama pembangunan, Badan Pemeriksa Keungan (BPK) menemukan penyimpangan uang negara hampir Rp 1 miliar.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, lapangan seluas 3 hektar yang sejatinya merupakan Alun-alun kota Takalar ini tak ubahnya persawahan kering yang dipenuhi tumpukan tanah dan material bangunan lainnya. Proyek pengerjaan tahap pertama diklaim telah selesai. Sementara pengerjaan tahap kedua dihentikan meski belum rampung.

Pada pembangunan tahap pertama, lapangan ini menghabiskan anggaran Rp 1,9 miliar dan mulai dikerjakan pada November 2013 lalu. Lantaran banyaknya sorotan hingga laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke pihak kepolisian, memaksa BPK melakukan audit dan menemukan penyalahgunaan anggaran senilai Rp 791 juta. Akhirnya proyek tahap pertama terpaksa dihentikan.

Pembangunan tahap dua tahun 2014 kembali dilanjutkan dengan anggaran sebesar Rp 2,15 miliar namun hingga saat ini masih belum rampung dan masih dikelolah oleh perusahaan pemenang tender tahap pertama dalam hal in CV Gemilang Utama.

"Kami sangat menyayangkan sebab sudah beberapa kali kami melapor namun tidak ada tindakan tegas padahal anggaran sebesar itu masak yang dilihat hanya onggokan timbunan. Jadi kami memohon agar dinas PU (pekerjaan umum) menghentikan sementara proyek tersebut sebab banyak sekali ketimpangan," ujar M Suaib, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lapris Takalar, Senin )15/9/2014).

Selain sorotan dari sejumlah LSM, proyek ini juga mendapat kritikan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat yang turun langsung menyaksikan proyek tersebut. Anggota DPRD pun berjanji akan memanggil seluruh pihak yang terkait, khususnya Dinas PU untuk lebih memaksimalkan pengawasan.

"Harus fokus pada pengawasan sebab inikan anggaran besar dan sampai sekarang ini belum ada hasil yang kami lihat. Masyarakat juga sudah mengeluh karena tidak ada lapangan olahraga bagi mereka," tutur Indrawati Daud, salah seorang anggota DPRD Takalar.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kabupaten Takalar, Basri Sulaeman maupun Sekretaris Dinas PU, Hasbi Bantang yang berupaya dikonfirmasi baik secara langsung mau pun melalui telepon seluler memilih bungkam, bahkan mereka mematikan telepon selulernya.