Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Magelang: Kepala Daerah Dipilih DPRD, Malu Dong Sama Negara Maju

Kompas.com - 12/09/2014, 13:32 WIB
Kontributor Magelang, Ika Fitriana

Penulis


MAGELANG, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada menuai penolakan dari sejumlah kepala daerah di Indonesia, termasuk Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito. Sigit menyayangkan adanya wacana kebijakan tersebut dan dengan tegas menolak RUU Pilkada.

Menurut Sigit, apabila sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan DPRD maka sama saja memundurkan sistem demokrasi Indonesia yang sudah terbangun saat ini.

"Itu sama saja kita mundur. Malu dong sama negara-negara maju, mereka itu sudah menilai bahwa demokrasi di Indonesia itu sudah bagus, bahkan terbaik," ucap Sigit sesuai blusukan ke pusat pedagang kaki lima (PKL) Jalan Sigaluh, Kota Magelang, Jumat (12/9/2014).

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Magelang itu berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung berarti rakyat memiliki kedaulatan politik yang memang semestinya menjadi hak rakyat.

Pemilihan langsung juga dianggap sebagai satu-satunya media rakyat untuk memilih dan melihat langsung siapa figur pemimpin daerahnya masing-masing.

"Rakyat itu punya figur sendiri siapa yang diidolakan untuk memimpin. Pemimpin yang sesuai dengan harapannya. Rakyat kita sekarang cerdas," tandas Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com