Mengaku Belum Juga Dibayar, Relawan Protes ke KPU Pamekasan

Abdul Waris, Koordinator Relawan demokrasi Pamekasan menjelaskan, keuangan yang belum dibayar untuk transportasi 25 relawan sebesar Rp 1.760.000 per orang, sedangkan biaya ATK selama 4 bulan untuk 5 kelompok Rp 50.000.000.

"Yang dibayar hanya honor relawan saja tiap bulan Rp 350.000 per bulan. Biaya lainnya relawan mengeluarkan sendiri urunan," kata Waris saat ditemui di kantor KPU Pamekasan, Senin (7/7/2014).

Waris menjelaskan, urunan yang dibayar per kelompok relawan demokrasi bervariasi, seperti kelompok relawan perempuan membayar lebih dari Rp 1 juta, sedangkan kelompok lainnya seperti kelompok pemula, keagamaan, disabilitas dan kelompok pinggiran sekitar Rp 1 juta.

"Karena biaya operasionalnya tidak dibayar, maka kerja kita tersendat dan kurang maksimal," imbuhnya.

KPU Pamekasan, kata Waris, berjanji sebelum pelaksanaan Pileg kemarin semua pembayaran akan dituntaskan. Namun sampai menjelang Pemilu Presiden, uang operasional tidak kunjung dibayar.

"Kami berharap KPU segera melunasi tunggakan yang belum dibayar. Apalagi biaya yang digunakan dari masing-masing relawan segera digunakan untuk kebutuhan lebaran," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Pamekasan, Ahamd Hermanto Eka Wahyudi, belum bisa dimintai konfirmasi karena sedang melakukan sosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Pamekasan.