Dengan rekayasa itu, di mata Bupati Kolaka. Ismail akan terlihat seperti tak bekerja. Harapannya, Ismail segera diturunkan dari jabatan.
Kilah ini dilontarkan Ismail menyusul pemberitaan tentang adanya 2.000 akta kelahiran di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kolaka yang belum ditandatangi. Masyarakat pun resah dengan kondisi ini, karena mereka membutuhkan akta kelahiran anak mereka.
“Mereka lapor saya sampai ke Pak Bupati. Yang saya tidak terima itu pembusukan. (Mereka) bilang saya mogok kerja selama tiga hari, mengambil hak-haknya. Karena di kantor itu tidak kondusif, kemudian saya dikatakan mogok tiga hari kerja. Kalau seperti ini, yang kita dapatkan bukan lagi penghargaan, tetapi pelecehan,” kilah Ismail Lawasa, Senin (9/6/2014).
Ismail mengaku, 2.000 berkas akta kelahiran itu tak pernah diserahkan kepadanya saat dia masih menjabat. Dia menduga berkas-berkas itu sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak yang mengharapkan "pelengserannya".
“Saat saya menjabat akta itu disembunyikan. Nanti setelah saya diganti baru mereka kasih keluar itu berkas dan saya kaget kenapa jumlahnya sampai ribuan,” kilah Ismail.
Ismail pun berdalih, dugaan rekayasa itu bisa dilihat dari jumlah berkas KTP yang tidak membludak seperti halnya akta kelahiran. “KTP itu tidak membludak dan tidak ada yang tertunda. Kenapa justru akta kelahiran ini yang membengkak. Ini ada permainan untuk membuat saya terlihat tidak bekerja di mata Bupati Kolaka,” cetus Ismail lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.