Tak Bisa "Nyoblos", Mahasiswa Perantau di Malang Demo di KPU

Mereka menuntut supaya bisa menggunakan hak suara dalam pemilihan legislatif (Pileg) 9 April mendatang, walau tidak memiliki surat pindah dari tempat asalnya.

Aksi mahasiswa tersebut sudah dua kali digelar. Pertama, aksi dilakukan di kantor KPU Kota Malang, pada Kamis (3/4/2014). Lalu, pada Jumat (4/4/2014) aksi serupa digelar di depan Balai Kota Malang dan kembali dilanjutkan lagi ke KPU Kota Malang.

Dalam aksi tersebut berbagai poster dibentangkan mahasiswa yang seluruhnya warga luar Malang. "Kita sudah aksi ke KPU kemarin. Tapi belum juga ada kejelasann, artinya masih ribut ngurus administrasinya untuk bisa mencoblos," kata koordinator aksi Ismail Namsa yang ditemui di sela-sela aksi.

Para mahasiswa yang berasal dari luar Malang, terutama dari luar Jawa katanya, juga berhak menggunakan hak suaranya. "Kami bukan anak tiri Indonesia. Kami anak kandung Indonesia. Harus sama dengan warga lainnya. Apalagi kami mahasiswa yang menjadi penerus bangsa," kata dia.

Umumnya, para mahasiswa tidak bisa kembali ke kampung halaman karena baragam pertimbangan. "Selain ongkos pulang mahal jika pulang, kuliah masih aktif. Karenanya, kami meminta agar kami bisa mencoblos walau hanya menggunakan KTP atau KTM di Malang," kata Ismail.

KPU diharapkan bisa menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa kampus khusus mahasiswa luar Malang. "Kami tak mau golput demi masa depan bangsa. Kami anak kandung Bangsa Indonesia," tegas dia lagi.

Ismail menambahkan, mahasiswa yang ada di Malang tidak hanya ratusan orang, tapi puluhan ribu. "Tidak bijak dan tidak adil jika mereka tidak disediakan TPS khusus atau tidak boleh memilih. Seharusnya keberadaan kami juga harus dipikirkan," tegasnya.

"Kami akan terus mendesak KPU, Panwas dan Walikota Malang agar bisa mencoblos di Malang," tegasnya.

Aksi mahasiswa di Balai Kota Malang itu disambut oleh Asisten I Kota Malang, Handi. "Kita sudah rapat koordinasi dengan KPU, Panwas dan pihak kelurahan. Silahkan bagi mahasiswa luar Malang untuk mengurus surat rekomendasi ke pihak Kelurahan dengan rekomendasi RT/RW," kata dia.

Dengan surat rekomendasi dari pihak kelurahan, ribuan mahasiswa luar Malang yang kuliah di Malang sudah bisa menggunakan hak pilihnya.

"Tidak susah dan tidak benar jika pihak kelurahan dikatakan tidak memberikan surat rekomendasi keterangan domisili itu. Semua mahasiswa di Malang bisa mencoblos," tegasnya.