Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hayono Isman: Jika Presiden dan Wapres Salah, Silakan Periksa

Kompas.com - 09/03/2014, 02:30 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Hayono Isman, peserta konvensi Partai Demokrat berharap kasus Bank Century yang menyebut nama Wakil Presiden Boediono, jangan dipolitisasi. Hayono menegaskan, jika presiden dan  wapres memang bersalah maka mereka harus diperiksa.

"Soal kasus bank Century yang menyebut-nyebut nama Boediono, itu suatu proses hukum, sistemnya demokratis. Biarlah hukum itu berjalan," kata Hayono Isman, saat ditemui Kompas.com, usai berdialog dengan para petani di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (8/3/2014).

Hayono berharap, kasus bank Century itu jangan dipolitisasi untuk kepentingan pemilu 2014. Sebab jika semua masalah hukum dipolitisasi maka yang paling dirugikan sebenarnya adalah rakyat.

"Karena kalau itu dipolitisasi, saya khawatir ke depan pejabat negara takut membuat kebijakan. Yang nanti juga akan merugikan rakyat," lanjut dia.

Saat ditanya apakah penyebutan nama Boediono di kasus bank Century itu kental dengan kepentingan politik? Hayono menegaskan, sangat jelas kasus tersebut bermuatan politis.

"Jelas dan kental bagi saya, ada indikasi ke sana. Politisasi Boediono bukan mustahil untuk menjelekkan yang lain. Hal itu seharusnya jangan sampai terjadi," katanya.

Hayono melihat, dirinya yakin bahwa kebijakan yang diambil pihak Bank Indonesia saat itu sudah cukup baik. "Mengenai kebijakan itu ada yang menyeleweng, ya memang itulah yang ditindak," dia menegaskan.

Namun, siapapun yang bersalah dalam kasus Century harus diperiksa dan ditindak sesuai dengan proses hukum yang ada. "Siapapun dia, apakah Gubernur BI, apakah wakil Presiden, bahkan presiden. Silahkan diperiksa, tapi jangan dipolitisasi. Kalau dia bersalah, bersalah bukan karena politik. Tapi karena memang melanggar hukum," katanya.

Hayono menegaskan kasus dana talangan Bank Century itu sangat kental dengan kepentingan politik. "Kalau sekarang kan politisasinya lebih besar dari pada aspek hukum. Itu yang terjadi saat ini," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com