"Para caleg juga jangan mencatut nama bupati dalam melakukan aksinya, mengintimidasi PNS agar mendukung dirinya dalam Pemilu 2014. PNS harus cerdas ya, jangan mau bila diintimidasi caleg mana pun atau dari partai mana pun. Biarkan saja. Sikap saya ini tegas, untuk meminimalisasi keresahan PNS," ujar Tantri seusai melantik sejumlah pejabat di pendopo, Kamis (30/1/2014).
Sebelumnya, muncul keluhan di kalangan PNS yang mengaku diintimidasi oleh para caleg agar mendukung mereka dalam pemilu mendatang. Bahkan, ada pula caleg yang disebut mencatut nama bupati untuk meraup dukungan itu. Keresahan itulah yang menjadi alasan Tantri angkat bicara.
Salah satu ancaman yang disebut-sebut beredar di kalangan PNS di Probolinggo adalah soal camat yang terang-terangan memaksa stafnya untuk menggalang dukungan untuk caleg tertentu dari salah satu partai peserta Pemilu 2014.
Jika perintahnya tak dipenuhi, camat itu mengancam akan langsung mengirim pesan layanan singkat (SMS) ke Tantri dan dalam lima menit staf yang tak memenuhi permintaannya akan dimutasi. "Bahkan, saat apel, si camat itu dengan angkuhnya berkoar-koar meminta jajarannya mencoblos caleg tertentu," bisik seorang PNS yang tak mau disebutkan namanya.
Terkait para istri pejabat yang maju menjadi caleg, Tantri meminta mereka tak menggunakan fasilitas jabatan suaminya untuk berkampanye. Ketua DPC PKB ini mengingatkan bahwa menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik tidak dibenarkan.
Meski demikian, Tantri tak merasa perlu menerbitkan surat edaran untuk melarang para istri pejabat menggunakan fasilitas negara yang melekat pada suami mereka. Menurut dia, jumlah istri pejabat yang mencalonkan diri tidak cukup banyak untuk menjadi dasar penerbitan surat edaran.
Di antara istri pejabat Probolinggo yang maju mencalonkan diri untuk pemilu legislatif mendatang adalah istri Kepala Dinas Pendapatan Daerah Santiono, istri Kepala Dinas Perhubungan Agus Muchson, dan istri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dody Nur Baskoro.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
