KPK Didesak Tangani Kasus Pencucian Uang Gubernur Sultra

"Momen Hari Antikorupsi hari ini, kami mendesak DPRD Sulawesi Tenggara untuk meneruskan tuntutan kami ke KPK. Karena Kejaksaan Agung lambat dalam penanganan kasus dugaan TPPU yang indikasinya melibatkan orang nomor satu di Sultra,” teriak Wahidin Kusuma Putra, koordinator lapangan Formasi di gedung DPRD Sultra, Senin (9/12/2013).

Untuk itu, ia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bergerak ke Sultra untuk memeriksa seluruh harta kekayaan Nur Alam yang ditenggarai dari hasil pencucian uang.

"Kami meminta anggota DPRD Sultra secara kelembagaan mendukung aksi ini dan segera mengefaks pernyataan sikap ke KPK, dan KPK segera menindaklanjuti," harapnya.

Formasi, lanjut Wahidin, akan terus mengawal pengusutan dugaan TPPU sekitar 4,5 juta dollar AS tersebut hingga tuntas. Pihaknya juga mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera memeriksa kekayaan Gubernur Sultra yang dinilai tak wajar dan diduga kuat dari hasil korupsi TPPU.

"Kami harap, Nur Alam segera diperiksa. Dugaan kasus TPPU sebesar 4,5 juta dolar AS atau setara Rp 36 miliar, bukan rahasia lagi. Kami mengimbau semua pihak tidak bertindak anarkis terhadap aksi yang kami suarakan ini, sebab beberapa malam lalu kami diserang oleh hampir seratusan orang yang terindikasi suruhan pejabat,” tegasnya.

Menurut Wahidin, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga melibatkan Gubernur Sultra, Nur Alam berasal dari pengusaha tambang asal Taiwan bernama Mr Chen. Aksi unjuk rasa oleh 21 elemen dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi sedunia berlangsung tertib. Sekitar 685 personel polisi dan TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Satuan lalu lintas terpaksa menutup sebagian jalan raya yang dilalui para pengunjukrasa, untuk menghindari kemacetan.