KPU Kota Tegal Musnahkan 2.535 Surat Suara Rusak, Paling Banyak DPD

News

Komentar

KPU Kota Tegal Musnahkan 2.535 Surat Suara Rusak, Paling Banyak DPD

Tresno Setiadi

Kompas.com - 13/02/2024, 14:41 WIB

Dari jumlah itu, paling banyak rusak adalah surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 1.298 lembar.

Kembali ke artikel...

Berikan Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Video pilihan

Lihat Semua

Laporkan komentar

Iklan atau spam

Porno atau asusila

Ujaran kebencian atau SARA

Perundungan atau pelecehan

Lainnya

Akun Terdeteksi Anonim

Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Rekomendasi untuk anda

GLOBAL

ICC Isyaratkan Keluarkan Surat Perintah Penangkapan...

MEGAPOLITAN

Rute KA Tegal Bahari, Tarif dan...

REGIONAL

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

GLOBAL

Hujan Lebat Rusak Penjara Nigeria, 118...

NASIONAL

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres,...

REGIONAL

Bupati Jembrana Rilis Surat Edaran Larangan...

HOAKS ATAU FAKTA

[VIDEO] Hoaks Spesimen Surat Suara dan...

HOAKS ATAU FAKTA

[HOAKS] Surat BP2MI soal Pembayaran untuk...

Terkini Lainnya

Menyoal Urgensi Polisi Razia Kosmetik di Sekolah

Regional

06/05/2024, 13:43 WIB

Potensi Luar Biasa Sektor Pariwisata Dompu yang Terabaikan

Regional

30/04/2024, 10:51 WIB

Desa yang Tak Dirindukan

Regional

15/04/2024, 13:45 WIB

Setelah Arus Balik, PUPR Perbaiki Tol Bocimi Buntut Longsor di Km 64

Regional

13/04/2024, 16:19 WIB

"One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Regional

13/04/2024, 15:40 WIB

Sindikat Pencurian Hewan Ternak di Blitar Dibekuk, 2 Ditembak

Regional

12/04/2024, 11:30 WIB

Banjir Rob Saat Mudik Lebaran

Regional

08/04/2024, 15:33 WIB

Pemkot Tangsel Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran 2024

Regional

06/04/2024, 18:33 WIB

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional

26/03/2024, 19:06 WIB

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional

23/03/2024, 09:41 WIB

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional

20/02/2024, 15:41 WIB

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional

19/02/2024, 10:42 WIB

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional

18/02/2024, 06:00 WIB

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional

12/02/2024, 15:32 WIB

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional

06/02/2024, 08:43 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkini Lainnya

Menyoal Urgensi Polisi Razia Kosmetik di Sekolah

Potensi Luar Biasa Sektor Pariwisata Dompu yang Terabaikan

Desa yang Tak Dirindukan

Setelah Arus Balik, PUPR Perbaiki Tol Bocimi Buntut Longsor di Km 64

"One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sindikat Pencurian Hewan Ternak di Blitar Dibekuk, 2 Ditembak

Banjir Rob Saat Mudik Lebaran

Pemkot Tangsel Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran 2024

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Terpopuler

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Terkini Lainnya

Terpopuler

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Now Trending