Kecelakaan Kapal dan Rabies Disebut Jadi Penghambat Pariwisata Labuan Bajo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menyebutkan bahwa persoalan rabies dan kecelakaan kapal menjadi salah satu penghambat pertumbuhan perkembangan pariwisata Labuan Bajo.

Hal itu diungkapkan oleh Yulianus usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) tentang pemanfaatan dana desa untuk penanganan rabies dan penyakit infeksi baru lainnya di Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Bea Cukai Labuan Bajo Musnahkan Minuman Alkohol dan Rokok Ilegal Senilai Lebih dari Rp 1 Miliar

"Pemerintah berupaya supaya daerah super prioritas ini memberikan rasa aman, nyaman dan setiap wisatawan yang datang akan kembali ke tempat asalnya dalam keadaan baik dan selamat. Karena itu Pemerintah Manggarai Barat tentu sangat serius memperhatikan dan menyikapi isu-isu rentan ketertiban umum seperti kapal tenggelam maupun gigitan anjing,” ujarnya, Selasa (11/6/2024).

Menurut Yulianus, pemerintah daerah terus mencoba merumuskan kebijakan agar desa juga berperan serta dalam penanganan rabies.

"Sebagai tindak lanjut dan menjadi kepastian hukum bagi desa dalam mengalokasikan anggaran, maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor DPKH/01.1555/XI/2023 tentang Pemanfaatan Dana Desa untuk Penanganan Rabies di Kabupaten Manggarai Barat,” katanya.

Baca juga: Viral, Unggahan Wisatawan soal Harga Makanan di Kampung Ujung Labuan Bajo, Pemkab Bentuk Satgas

Selain itu, lanjut dia, berdasarkan kajian dan analisis dinas terkait skema penganggaran rabies ini diubah dari dana desa menjadi dana bagi hasil yang kemudian dirumuskan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Ia menambahkan, desa-desa di Kabupaten Manggarai Barat sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk penanganan rabies.

"Di desa saat ini belum memiliki sumber daya untuk hal itu, belum ada yang terlatih yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa sebagai regulasi yang nanti menjadi panduan teknis bagi desa," kata dia.

Yulianus berharap, FGD yang digelar mampu memberikan sumbang saran dan pikiran yang bagus dalam rangka penyusunan regulasi dimaksud.