NUNUKAN, KOMPAS.com – Jembatan kayu yang menjadi akses masuk menuju Dermaga pertama di Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltara yaitu Dermaga Sei Nyamuk menuju Pos Pantau TNI AL, ambruk akibat lapuk termakan usia.
Akibatnya, perputaran ekonomi masyarakat seperti tukang ojek yang antar jemput penumpang, serta para pedagang di sekitar dermaga berhenti total.
Baca juga: Miring Sejak 2018, Jembatan Dermaga Sei Nyamuk di Pulau Sebatik Ambruk
Selain itu, akses masuk menuju Pos Pantau TNI AL dari darat, juga ikut terpengaruh.
Padahal Pos tersebut, memiliki fungsi vital dalam menyekat masuknya barang larangan dan terbatas (Lartas), baik itu narkoba atau barang terlarang lainnya.
"Ini berkaitan dengan sejarah dermaga pertama di Pulau Sebatik, dan tentang pertahanan Negara. Menurut kami, sebaiknya ada pelestarian sejarah dengan membangun ulang jembatan dengan konstruksi beton agar lebih kokoh," ujar Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, Rabu (24/4/2024).
Menurut Andre, sangat tidak bijak membiarkan runtuhnya jembatan yang merupakan akses darat menuju Dermaga Rakyat Sei Nyamuk.
Selain memiliki historis penting berkaitan dengan salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, jembatan tersebut juga menjadi akses bagi para TNI AL untuk memastikan pengawasan dan penindakan atas ragam tindak pidana di batas territorial laut Pulau Sebatik.
"Menurut saya, kita bangun ulang dermaga, kita jadikan dermaga bongkar muat barang dari Malaysia. Dengan demikian, akan ada PAD disini, dengan tata kelola managemen yang baik. Kita serahkan ke UPT Perhubungan ataupun pengelola pelabuhan," kata Andre lagi.
Ia menambahkan, di samping Dermaga Sei Nyamuk, terdapat Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN), yang bakal berfungsi untuk lalu lintas masuk orang dengan rute internasional.
Maka Dermaga Sei Nyamuk, akan memiliki peran sentral untuk mengakomodir bongkar muat barang, dengan mengenakan retribusi yang tentunya menjadi PAD Nunukan.
"Dengan eksisnya Dermaga Rakyat Sei Nyamuk, pelabuhan pelabuhan ‘tikus’ bisa diminimalisir, dan semua terpusat disini. Ada TNI, Polri, dan semua instansi yang berhubungan. PAD dapat, fungsi keamanan dan pertahanan juga berjalan beriringan," imbuhnya.
Andre mengakui, butuh biaya tidak sedikit untuk membangun jembatan dengan panjang sekitar 700an meter tersebut, apalagi dengan konstruksi beton.
Kendati demikian, Pemda Nunukan tidak perlu merasa berat dan berfokus pada APBD saja.
Andre menyebut, yang harus diingat, jembatan tersebut adalah salah satu akses ekonomi warga perbatasan RI – Malaysia, sekaligus memiliki fungsi tak kalah vital menyangkut pertahanan.
"Sehingga Pemda bisa bersama sama DPRD menghadap Pemerintah Pusat. Bisa minta bantuan ke BNPP, Kemendag, sampai Kemenhan. Kita sama sama paparkan urgensi jembatan Sei Nyamuk. Asal ada kemauan, saya yakin Pusat sudah tahu posisi Pulau Sebatik yang merupakan daerah perbatasan Negara," jelasnya.