PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Ecin (47) bersikukuh menolak tambang timah laut di kampung halamannya di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.
Ibu tiga anak itu pun menempuh perjalanan sejauh 60 kilometer menuju kantor gubernur di Kota Pangkalpinang.
Bersama ratusan orang lainnya, Ecin menyampaikan aspirasi menolak tambang laut bertepatan dengan Hari Bumi, Senin (22/4/2024).
Baca juga: Buntut Kasus Korupsi Retribusi Tambang Pasir, Kades di Magelang Diberhentikan Sementara
"Kami menggantungkan hidup dari laut sebagai nelayan. Bukan hitungan tahun lagi, tapi sudah turun-temurun," kata Ecin saat aksi demo di kantor gubernur.
Panas terik yang menyengat di halaman kantor gubernur sekitar pukul 13.30 WIB tak menyurutkan semangat pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya.
Sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat nelayan Desa Beriga yang terdiri dari ibu-ibu. Kemudian, ada perwakilan mahasiswa dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung yang ikut berorasi.
Baca juga: Kades di Magelang Jadi Tersangka Korupsi Retribusi Tambang Pasir, Rugikan Negara Rp 924 Juta
Aparat kepolisian tampak bersiaga, mengepung lokasi warga menyampaikan aspirasinya itu.
Menurut Ecin, mata pencarian sebagai nelayan tidak bisa digantikan dengan tambang.
Dari penghasilan nelayan itu, warga bisa menghidupi keluarga mereka. Bahkan membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi.
"Anak saya lulus kuliah dari hasil nelayan. Sekarang masih ada lagi yang sedang SMP," ujar Ecin.
Dia mengungkapkan, kawasan laut Beriga hingga saat ini masih terjaga keasriannya. Laut Beriga kaya akan ikan, cumi, dan kepiting.
Nelayan yang hanya bermodalkan sebuah perahu dengan mudah membawa hasil tangkapan pulang.
"Buat beli beras sekilo dua kilo mudah kami, Pak. Tinggal melaut sebentar sudah dapat (ikan)," ujar Ecin.
Hal senada diungkapkan Seli yang juga berasal dari Batu Beriga. Masyarakat, sambung Seli, kompak menolak tambang timah laut di daerah mereka.
Penolakan itu dibuktikan dengan datangnya warga beramai-ramai ke kantor gubernur.