Menurutnya, pengembangan pariwisata di NTB tidak harus berpatokan dengan keberhasilan Provinsi Bali yang banyak menghadirkan wisatawan.
Menurutnya, NTB harus bisa bisa berkembang dengan kondisi kultur dan kualitas yang dimiliki.
"Mengenai pariwisata, kita tidak harus mengikuti jalannya Bali, kita terlalu mengukur diri kita dengan Bali."
Baca juga: Sekjen PDI-P: 171 Kader Kepala Daerah Siap Maju Kembali pada Pilkada 2024
"Kita bisa membuat peta jalannya sendiri, karena kondisi sosio kultural kita sangat berbeda dengan Bali. Jadi tidak ada alasan kita mengikuti Bali," papar Iqbal.
Menurutnya, jika Bali lebih banyak mengedepankan kuantitas maka NTB akan mengedepankan kualitas wisatawan yang berkunjung.
"Kita bisa memilih quality tourism. Tidak usah banyak-banyak, tapi kualitas bagus, artinya spendingnya banyak, tinggalnya lama, dan yang paling penting menurut saya, dia (wisatawan) tidak menciptakan masalah sosial," kata Iqbal.
Ia pun berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis wisata halal di daerah pegunungan dengan sumber mata air untuk tujuan menggaet wisatawan negara Teluk Arab.
"Sasaran tourismnya adalah negara-negara Teluk Arab, yaitu Bahrain, Kuwait, Emirat Arab, Qatar, Oman Saudai Arabia itulah negara teluk karena meraka ini kaya-kaya sekali."
"Mereka di anatara negara-negara paing kaya di dunia," kata Iqbal.
Baca juga: Masih Berjaya di Tasikmalaya, PPP Koalisi Bareng Demokrat pada Pilkada 2024
Selain soal pariwisata, Iqbal juga memaparkan visi membangun ekonomi NTB dengan membentuk sistem ekonomi berbasis kerakyatan pembentukan koperasi.
"Yang kedua mengenai ekonomi, ekonomi kerakyatan, jadi sejak dulu pak Hatta telah menulis ekonomi Indonesia harus ekonomi kerakyatan, ekonomi kerakyatan simbolnya adalah koperasi," kata Iqbal.
Disampaikan Iqbal, dirinya telah merancang konsep ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dapat berkembang dan juga membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Banyak sektor yang bisa dorong ekonomi kerakyatan, konsepnya sudah kami rumuskan dan bagaimana juga mengembangkan BUMD-BUMD yang dikelola secara professional, dan sahamnya harus dimilki oleh-oleh koperasi petani, peternak-peternak yang kita miliki," kata Iqbal.
Baca juga: Wakil Ketua KPK Minta Pemda Tak Gelontorkan Bansos Jelang Pilkada 2024
Ditanya mengenai komunikasi dengan partai politik, Iqbal mengaku proses tersebut berjalan baik di daerah maupun di pusat.
Semua partai politik baginya penting, silaturahim dan pertemuan akan terus dirajut.
"Insyaallah akan terus kita jalin sampai ada titik temu untuk bersama-sama terlibat (Pilgub) nanti," terangnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.