Setelah Pemilu, Harga Beras di Bima Tembus Rp 18.000 Per Kg

BIMA, KOMPAS.com - Harga beras terus merangkak naik dari Rp 16.000 per kilogram menjadi Rp 18.000 di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kenaikan ini terjadi untuk semua merek beras, baik yang kemasan 5 kilogram maupun 10 kilogram.

Seorang pedagang di Pasar Raya Ama Hami, Hamisah mengatakan, harga beras ini kembali melonjak sehari setelah pencoblosan, tepatnya pada Kamis 15 Februari 2024.

"Setelah coblos kemarin naik lagi. Sekarang sudah Rp 18.000 (per kg) untuk kemasan 10 kilogram," kata dia saat ditemui, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Ada Beras Murah, Warga Serbu Pasar Malam di Purwokerto

Hamisah mengaku tidak mengetahui penyebab naiknya harga salah satu bahan pokok ini. Padahal menurutnya, persediaan stok dari Sumbawa cukup melimpah.

Dalam satu kilogram beras pedagang hanya mengambil keuntungan sekitar Rp 1.000.

"Tidak berani ambil untung banyak karena sepi. Apalagi pedagang beras di sini juga banyak," ujarnya.

Tingginya harga penjualan beras saat ini, lanjut dia, menyesuaikan dengan modal pengambilan dari gudang. Pihaknya harus tetap mengambil keuntungan meski nilai terbilang kecil.

Hamisah mengaku tak berani menyetok beras dalam jumlah yang banyak karena khawatir harganya kembali normal. Sementara modal pembeliannya sudah tinggi.

"Ambil sedikit-sedikit saja yang penting lancar, apalagi sepi dan harganya sekarang tidak menentu," ungkapnya.

Terpisah salah seorang warga di Kota Bima, Sofyan mengaku terkejut harga beras di Pasar Raya Ama Hami kini melonjak signifikan.

Pekan lalu ia membelinya dengan harga Rp 16.000 per kilogram untuk kemasan lima kilogram.

"Kemarin saya beli lagi di pasar untuk stok seminggu kedepan harganya sudah naik jadi Rp 18.000 per kilogram," ungkapnya.

Sofyan berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menekan lonjakan harga bahan pokok ini. Dia khawatir kenaikan harga ini akan terus terjadi hingga memasuki bulan Ramadhan.

Pemerintah daerah, lanjut dia, sebelumnya sudah berencana menekan harga beras dengan mengucurkan anggaran untuk subsidi Rp 3.000 per kilogram. Namun sampai saat ini belum ada realisasinya di lapangan.