Selama 4 Hari, 71 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia, 4.500 Lainnya Tercatat Sakit

Namun, saat diminta mengisi sejumlah sesi bimtek, Neni terkejut saat menemukan ada 1.000-2.000 anggota KPPS menjejali satu ruangan untuk mengikuti pembekalan.

"Jadi, bagaimana mau efektif?" katanya. "Banyak banget yang pingsan waktu bimtek itu."

Ia mengusulkan agar ke depannya masa kerja para petugas KPPS diperpanjang, dengan sesi pembekalan dan simulasi pemilu yang lebih banyak dan efektif.

Baca juga: 33 Petugas Pemilu di Jateng Meninggal, Paling Banyak KPPS

Untuk pemilu 2024, para petugas KPPS dikontrak satu bulan, dari 25 Januari hingga 25 Februari.

Total ada 5.741.127 anggota KPPS yang bertugas di 820.161 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.

Masalah lainnya, skrining kesehatan terhadap calon petugas KPPS pun tidak seketat itu.

Irwansyah di Jurangmangu Barat, Tangerang Selatan, misalnya, tetap lolos menjadi ketua KPPS untuk salah satu TPS setempat meski hasil tes kesehatannya menunjukkan ia mengidap diabetes.

Eti Rohaeti, petugas KPPS di Garut yang meninggal pada 17 Februari, juga tercatat memiliki hipertensi.

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, ke depannya, pemeriksaan kesehatan calon petugas pemilu - khususnya KPPS - mesti lebih menyeluruh.

Baca juga: 9 Petugas Pemilu di Jabar Meninggal, Bey Machmudin: Mereka Pahlawan Demokrasi

"Anggota KPPS diharapkan memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa terdampak akibat buruk dari kelelahan fisik yang ditimbulkan oleh proses penyelesaian pemungutan dan penghitungan suara yang begitu lama, sejak pagi sampai dini hari dan bahkan sampai keesokan harinya," katanya.

Siti Nadia Tarmizi, kepala biro komunikasi Kementerian Kesehatan, mengakui memang masih banyak petugas pemilu berusia lebih dari 55 tahun dengan penyakit bawaan yang "tidak terkontrol" dengan baik.

Penyebab kematian petugas pemilu?

Menurut data versi Kementerian Kesehatan hingga 17 Februari, pukul 18.00 WIB, ada 57 petugas pemilu 2024 yang telah wafat di sejumlah provinsi berbeda. Sebanyak 13 di antaranya tercatat meninggal karena sakit jantung.

"Petugasnya yang [harus] tahu sinyal-sinyal kesehatan tubuhnya dan memastikan dirinya sehat," kata Siti pada BBC News Indonesia, sembari menambahkan para petugas mesti rutin berobat atau tidak menunda memeriksakan diri ke dokter.

"[Jangan] kita mengabaikan batas kemampuan kesehatan tubuh kita."

Di sisi lain, Khoirunnisa Nur Agustyati, direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan seharusnya ada tenaga kesehatan di lapangan yang senantiasa berjaga dan siap membantu bila ada petugas pemilu yang sakit, apalagi mempertimbangkan beban kerja tinggi yang dihadapi para petugas.

Baca juga: 9 Petugas Pemilu 2024 di Jabar Meninggal Dunia, Rata-rata di Bawah 50 Tahun

"Memang beban kerjanya besar sekali," kata Khoirunnisa.

Hasil riset Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta menunjukkan, di hari pemilu 2019, secara median para petugas di lapangan bekerja selama 20-22 jam. Ini belum menghitung 7,5-11 jam yang mereka habiskan untuk mempersiapkan TPS, serta 8-48 jam untuk mempersiapkan dan mendistribusikan undangan.

Untuk pemilu 2024, para petugas di lapangan juga menghadapi jam kerja panjang karena sejumlah hambatan teknis, termasuk kurangnya surat suara, hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan jumlah surat, serta Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU yang kerap tidak bisa diakses, kata Khoirunnisa.

"Karena ujung tombak penyelenggaraan pemilu itu KPPS, kalau misalnya ada hambatan, pasti KPPS-nya duluan yang bakal kena," ujarnya.

Santunan bagi keluarga korban

MUH. AMRAN AMIR Suasana duka menyelimuti rumah duka Azis Dzulfiyansyah, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Surara (KPPS) di Desa Jenne Maeja, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang meninggal dunia pada Jumat (16/2/2024) malam, setelah melakukan rekapitulasi suara di TPS 01 tempat bertugas, Sabtu (17/2/2024)

Pada 10 Februari, hanya empat hari sebelum pemungutan suara, Abdurrahman mendadak sakit sepulangnya dari sawah.

Tak lama, ia wafat, meninggalkan istri dan tiga anak laki-laki.

"Tiba-tiba pulang dari sawah dia sakit," kata Habibah, istri Abdurrahman, pada Rudi Hermawan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Habibah berharap ada santunan dari pemerintah, apalagi melihat kerja keras suaminya dalam persiapan pemilu.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan jumlah santunan untuk para petugas ad hoc pemilu, termasuk anggota KPPS, yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Ini belum termasuk biaya pemakaman senilai Rp10 juta.

Baca juga: Petugas Linmas di Kota Malang Meninggal Dunia karena Kelelahan Usai Jaga TPS

Sementara itu, bila mengalami cacat permanen saat bekerja, petugas pemilu akan mendapat Rp 30,8 juta. Santunan untuk mereka yang mengalami luka sedang dan berat masing-masing sebesar Rp8,25 juta dan Rp16,5 juta.