Sumbar Siapkan Obligasi Syariah untuk Biaya Pembangunan Daerah

PADANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan obligasi syariah atau Sukuk daerah untuk pembiayaan sejumlah pembangunan.

Hal itu mengingat terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar.

"Kita sadari APBD kita tidak kuat untuk membiayai semua rencana pembangunan kita. Sementara kita harus tetap bergerak membangun," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, Senin (29/1/2024) di Padang.

Baca juga: Kapalo Banda Taram di Sumbar: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute

Menurut Mahyeldi, Sukuk Daerah merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah daerah atau lembaga milik pemerintah daerah yang bertujuan membiayai pembangunan daerah.

"Sumber dananya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sukuk daerah merupakan salah satu pembiayaan yang strategis," jelas Mahyeldi.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Lantik Pj Wali Kota Padang Panjang dan Pariaman

Mahyeldi mengaku pihaknya juga tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai sejumlah pembangunan di daerah. Karena, alokasi APBN ke Sumbar juga terbatas.

"Kita ada dana APBN, tapi itu sudah ada penggunaannya. Tidak bisa kita apa-apakan lagi. Makanya kita harus mencari sumber pendanaan lain untuk pembangunan," kata Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, dengan perhitungan yang matang, diperlukan sumber dana untuk pembangunan proyek-proyek strategis sesegera mungkin.

Targetnya akan memberikan multiplayer effect yang luas kepada kebermanfaatan bersama bagi masyarakat.

Menurut Mahyeldi, sukuk bukan utang, namun investasi kepemilikan bersama dengan seluruh pemegang sukuk atas aset yang menjadi dasar penerbitannya.

Penggunaan dana Sukuk sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan proyek, modal kerja, investasi, pembelian aset untuk meningkatkan kapasitas produksi.

"Ini bisa kita lakukan karena sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk menjadi pilihan yang menarik sebagai sumber pembiayaan berbasis syariah. Tidak hanya bagi penerbit sukuk, investor syariah juga membutuhkan sukuk sebagai instrumen investasi karena mereka hanya ingin berinvestasi pada instrumen syariah," ungkapnya.

Selain itu, Sukuk dapat dikembangkan menjadi berbagai variasi produk. Sebab Sukuk distrukturisasi berdasarkan akad-akad dasar dalam konsep syariah yang jumlahnya cukup banyak.

"Kita sedang pelajari dan mendalami peluang penerbitan Sukuk daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan kita berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," ujar Mahyeldi.

Di Sumbar, penggunaan Sukuk daerah ini untuk pembiayaan infrastruktur serta sarana prasarana pelayanan publik seperti, pembangunan TPA regional di Payakumbuh yang sempat jebol.

Bisa juga untuk pembiayaan rumah sakit, pelayanan air minum, transportasi, pasar tradisional, tempat perbelanjaan, pusat hiburan, wilayah wisata dan pelestarian alam, terminal dan sub terminal, perumahan dan rumah susun, serta pelabuhan lokal dan regional.