Karut Marut Angkutan Batu Bara di Jambi...

JAMBI, KOMPAS.com – Persoalan angkutan batu bara telah menggurita di Jambi. Hingga demo pecah dan berakhir rusuh, bahkan merusak aset negara. Kerugian ditaksir Rp 500 juta.

Karut marut persoalan batu bara sudah berlangsung cukup lama. Catatan Kompas.com, pada 2021, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggeruduk kantor DPRD dan Gubernur Jambi di kawasan Telanaipura, Kota Jambi, Jumat (12/11/2021) sore.

Mereka menuntut pemerintah menghentikan angkutan batu bara atau memberikan mendesak perusahaan segera membangun jalan khusus batu bara.

Baca juga: Curhat Sopir Batu Bara di Jambi Kehilangan Pekerjaan Usai Jalan Nasional Ditutup

Saat itu, pemerintah keukeuh mempertahankan operasi angkutan batu bara di jalan nasional, demi kepentingan ekonomi warga.

Namun di sisi lain, angkutan batu bara membuat jalanan macet parah, sehingga ambulans terjebak sampai menelan korban jiwa.

Aliansi Avokasi Tambang (Antam) saat itu terus mendorong pembangunan jalan khusus batu bara. Sebab, selama 10 tahun sejak Perda Angkutan Batu Bara diterbitkan, pemerintah belum berhasil mendorong terwujudnya jalur khusus tersebut.

Baca juga: Kantor Gubernur Jambi Dirusak Pedemo, Pemprov Lapor ke Polisi

Sedangkan kecelakaan yang melibatkan angkutan batu bara terus terjadi. Dalam catatan Antam, Rabu (6/7/2022), sudah terjadi 176 kasus kecelakaan. Dari angka itu 112 orang meninggal dunia.

TRIBUN JAMBI Aksi demo sopir batu bara di Kantor Gubernur Jambi berakhir ricuh, Senin (22/1/2024). Massa yang tak terima dengan hasil pertemuan dengan Gubernur Jambi Al Haris melempari kantor gubernur.

Tuntutan dari masyarakat ini membuat Gubernur Jambi Al Haris, meneken MoU dengan tiga perusahaan yaitu PT Putra Bulian Properti, PT Intitirta Primasakti dan PT Sinar Anungrah Sukses, untuk membangun jalan khusus batu bara.

Meskipun pada 1 September 2022 PT Putra Bulian Properti sudah melaksanakan ground breaking, sampai sekarang jalan khusus batu bara belum selesai.

Karena itu, 1 Januari 2024, Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto, Sekretaris Daerah Sudirman, perwakilan Polda Jambi dan Danrem, Kejaksaan Tinggi, membuat kesepakatan bersama. Mereka menyetop operasi angkutan batu bara hingga jalan khusus batu bara dibangun.

Merespons keputusan tersebut, sopir yang tergabung dalam Komunitas Sopir batu bara (KS Bara) memarkirkan ratusan truk di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi. Aksi ini kemudian berhenti, karena menerima janji dari gubernur terkait solusi.

Setelah menunggu selama hampir dua pekan, sopir batu bara tak kunjung mendapatkan solusi. Sedangkan mereka telah berhenti bekerja.

Akhirnya, Senin (22/1/2024), mereka kembali melakukan aksi damai menuntut gubernur membuka akses jalan nasional atau menutup seluruh aktivitas pengangkutan batu bara di Jambi.

Demo yang mulai sejak pagi berlangsung damai dan kondusif. Gubernur Jambi, Al Haris, kemudian menemui pendemo dan menjelaskan alasan penutupan jalan nasional karena membuat macet. 

Ratusan massa yang hadir menyoraki pernyataan tersebut karena pendemo telah berkomitmen mengikuti aturan 1.000 mobil setiap harinya.