Dalam Sepekan, 1.075 Pengungsi Rohingya Mendarat di Aceh, di Mana Peran ASEAN?

“Jadi kemungkinan mereka beralih ke rute Indonesia sekarang, yang tentunya mengkhawatirkan,” kata Lewa.

Para pengungsi yang tiba di Aceh belakangan ini, sambung Lewa, adalah orang-orang yang melarikan diri sebelum konflik bertambah intens. Artinya, ada kemungkinan jumlah pengungsi yang lebih banyak akan tiba akibat situasi baru-baru ini.

“Sementara mereka tidak bisa masuk ke Malaysia, karena sangat ketat menghalau dan mendorong mereka kembali ke laut. Pada akhirnya, mereka selalu sampai di Indonesia.”

“Dan pada saat yang sama, kebijakan menahan mereka di Malaysia, para penyelundup mulai mengatur rute untuk mendaratkan mereka di Indonesia.”

Baca juga: Imigrasi Lhokseumawe: Kami Hanya Sediakan Tempat Rohingya

Di mana peran ASEAN?

Menurut Lewa, upaya ASEAN untuk mengatasi krisis di Myanmar tak terlihat berprogres hingga saat ini. Situasi di Myanmar justru semakin kompleks dengan munculnya berbagai faksi yang berkonflik.

ASEAN selama ini mengacu pada lima poin kesepakatan (five points consensus/5C) terhadap situasi di Myanmar.

“Militer Myanmar mulanya setuju untuk mengeimplementasikan kesepakatan itu, tapi sekarang saya rasa ASEAN pun sudah benar-benar buntu, mereka hanya mengulang-ulang kesepakatan yang sama, tapi tidak ada progres,” jelas Lewa.

Jika tidak ada mekanisme dan kesepakatan regional yang jelas untuk menangani pengungsi, dia khawatir negara-negara ASEAN akan kewalahan ketika situasi ini mencapai puncak krisisnya.

Baca juga: Minta Warga Sabar Hadapi Pengungsi Rohingya, Pj Gubernur Aceh: Ini Urusan Kemanusiaan

Dalam posisi itu, Indonesia yang selama ini masih mengizinkan para pengungsi untuk mendarat bisa saja menerapkan kebijakan untuk menghalau dan mengembalikan para pengungsi ke laut, seperti yang dilakukan Malaysia.

“Kalau Indonesia menerapkan itu, maka itu akan menjadi bencana. Lalu ke mana lagi mereka harus berlabuh?” katanya.

Sementara itu, Adriana Elizabeth mengatakan sudah saatnya negara-negara ASEAN memiliki kesepakatan dan kesepahaman soal bagaimana harus menangani para pengungsi Rohingya.

Sebab membiarkan persoalan ini berlarut-larut dapat menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang berat di negara yang disinggahi.

Baca juga: 250 Pengungsi Rohingya Bakal Tempati Eks Gedung Imigrasi di Lhokseumawe

Di sisi lain, para pengungsi Rohingya akan rentan terjerat dalam siklus penyelundupan manusia atau dimanfaatkan untuk bekerja dengan upah rendah.

“Ini yang harus diperjelas di ASEAN mau seperti apa diatasi. Kalau hanya Indonesia sendiri yang menanggung bebannya, tidak akan bisa,” ujar Adriana.

Indonesia, yang tahun ini dipercaya sebagai Ketua ASEAN, semestinya bisa berperan atas hal itu. Meskipun, Adriana mengatakan upaya yang dilakukan ASEAN untuk menuntaskan akar masalah di Myanmar sangat mungkin terhalang oleh prinsip non-intervensi.

Ketika berbicara dalam pertemuan mengenai isu Rohingya di sela-sela Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, Kamis (21/9), Menlu RI, Retno Marsudi, mengingatkan bahwa nasib pengungsi Rohingya hingga saat ini masih belum jelas sementara situasi global dan kondisi domestik di Myanmar semakin mempersulit penyelesaian masalah ini.

“Penyelesaian isu Rohingya hendaknya menjadi bagian dari penyelesaian krisis politik di Myanmar,” kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring melalui YouTube Kemlu RI.

Baca juga: Berlabuh di Sabang Aceh, 219 Pengungsi Rohingya Ditolak Warga

Dia memaparkan bahwa integrasi kembali warga Rohingya ke dalam masyarakat Myanmar harus menjadi bagian dari agenda dialog nasional yang inklusif, yang didorong oleh ASEAN melalui Konsensus Lima Poin yang disepakati sebagai solusi atas krisis politik Myanmar.

Menlu Retno juga menegaskan bahwa repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh harus difasilitasi secara sukarela, aman, dan bermartabat. “Saya juga sebutkan bahwa ASEAN akan terus memberikan kontribusi dan ASEAN tidak akan pernah melupakan Rohingya,” tutur Retno.