Anies Kritik Pembangunan IKN Akan Timbulkan Ketimpangan Baru, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi

SOLO, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menimbulkan ketimpangan baru.

"Enggak usah ditanggapi," kata Gibran dengan buru-buru saat ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/11/2023).

Putra sulung Presiden Jokowi mengatakan, akan menerima semua masukan terkait tahapan pembangunan IKN ke depan.

Baca juga: Kritik IKN, Anies: Tujuan dan Langkahnya Tidak Nyambung

Diketahui, pasangan Prabowo Subianto-Gibran berkomitmen untuk melanjutkan tahapan pembangunan IKN yang telah dimulai era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Monggo semua masukan kami terima," ungkap dia.

Suami Selvi Ananda tampak buru-buru saat ditanyai soal komitmen paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang juga akan melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih di Pilpres.

"Bentar ya, aku kesusu (buru-buru). Nanti-nanti lagi," ucap Gibran.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menimbulkan ketimpangan baru ini dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dailog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah. 

Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap dia.
Baca juga: Surplus Padi Tiap Tahun, Kalsel Klaim Siap Jadi Penyangga Pangan IKN

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Proyek IKN yang kini banyak membuka lahan hutan belantara di Kalimantan Utara akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.

Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia.

Anies mengatakan, jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia.